KILAS

Tahun 2020 Dirjen PFM Rencanakan Pendampingan Keluarga Penerima KPM

Kompas.com - 04/12/2019, 16:38 WIB
Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan, di Pontianak, Selasa (03/12/2019). DOK. Humas KemensosSekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan, di Pontianak, Selasa (03/12/2019).

KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung mengatakan, tahun 2020 pendampingan Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) bukan hanya terhadap program, namun juga keluarganya.

“Tugas utama pendamping memastikan keluarga tersebut mendapat semua program, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga dapat mempercepat graduasi,” kata Andi, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut disampaikan Andi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial ( Bansos) Pangan yang diadakan Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) PFM, di Pontianak, Selasa (3/12/2019).

Pada kesempatan yang sama, Andi memberi arahan kepada pendamping KPM yang hadir.

Ia meminta pendamping KPM harus memberikan dorongan untuk memiliki pendapatan sendiri, dan tidak bergantung kepada Bansos yang tidak permanen.

Baca juga: Kemensos: Penurunan Angka Kemiskinan dengan Bansos Tidaklah Permanen

Andi juga memberi penjelasan terkait tiga konsep penanganan fakir miskin bagi KPM. Pertama, KPM diberi Bansos agar pengeluarannya berkurang.

“Program BPNT kan memberikan bahan pangan beras dan telur. Jika dihitung, adanya bantuan tersebut dapat mengurangi pengeluaran tujuh sampai sepuluh hari per KPM,” kata Andi.

Kedua, setelah diberi bantuan pendamping perlu memberi dorongan dan motivasi untuk memiliki penghasilan.

Ketiga, pemberian modal. Salah satu program yang dapat memberikan modal adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Baca juga: Kemensos Latih Pendamping KUBE untuk Entaskan Kemiskinan

KUBE diberikan kepada usaha permulaan. Setelah usaha berjalan dan berkembang, pihak tersebut dapat melakukan pinjaman di bank melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, program Kementerian Keuangan, atau program lain yang disediakan pemerintah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Nasional
Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

Nasional
Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Nasional
RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

Nasional
Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

Nasional
Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

Nasional
Jokowi dan Masa Depan Demokrasi

Jokowi dan Masa Depan Demokrasi

Nasional
Kapolri Pimpin Apel secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pengamanan Pilkada

Kapolri Pimpin Apel secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pengamanan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X