Komnas HAM Berharap Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Saat 9 Desember

Kompas.com - 04/12/2019, 16:05 WIB
Komisioner Komas HAM Muhammad Choirul Anam dorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan Perppu terkait pemenuhan hak korban kejahatan HAM masa lalu. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKomisioner Komas HAM Muhammad Choirul Anam dorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan Perppu terkait pemenuhan hak korban kejahatan HAM masa lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia ( Komnas HAM) Choirul Anam berharap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan beranjak maju pada saat Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2019.

"Kami berharap 9 Desember 2019 itu ada sesuatu yang baru terhadap kasus Novel," kata Choirul di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: PKS Dorong Pemerintah Bentuk TPF Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM berharap demikian karena status Penyidik KPK itu dalam laporan yang dibuat Komnas HAM dalam kasusnya adalah sebagai Human Right Defenders.


"Status Novel Baswedan dalam laporan kami dikatakan sebagai Human Right Defenders. Jadi semoga Kapolri atau timnya saat ini aware, atau pimpinan KPK juga aware," kata dia.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Novel Baswedan, M. Isnur dan Muji Kartika Rahayu, datang ke Kantor Komnas HAM.

Mereka mendesak menindaklanjuti laporan pemantauan Komnas HAM terkait kasus tersebut.

Baca juga: Polri Sebut Belum Ada Pembicaraan Kasus Novel Baswedan dengan Istana

"Kami ke sini mengingatkan dan mendesak Komnas HAM untuk menindaklanjuti dan kembali memberikan perhatian yang lebih serius terhadap Novel Baswedan yang hingga hari ini sudah 967 hari tidak terungkap perkaranya," ujar M. Isnur saat pertemuan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal sebelumnya memastikan, tim teknis yang bertugas menginvestigasi kasus Novel tidak akan terganggu meskipun belum ada yang mengisi posisi Kepala Bareskrim Polri.

"Sama sekali tidak (ada pengaruhnya). Tim bekerja secara maksimal," ungkap Iqbal saat dijumpai di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Kuasa Hukum Novel Baswedan Datangi Komnas HAM, Desak Kasus Ditindaklanjuti

Menurut Iqbal, tim teknis saat ini dikoordinasi oleh Wakil Kepala Bareskrim Irjen (Pol) Antam Novambar beserta beberapa direktur. Mereka menjadi pelapis sementara posisi Kabareskrim kosong.

Iqbal pun optimistis tim teknis mampu menyelesaikan tugasnya mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK tersebut.

"Tunggu saja, ini masalah waktu. Insya Allah kita sangat optimis akan terungkap," lanjut dia.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Nasional
Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Nasional
Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Nasional
Mardiono, Waketum PPP yang Ditunjuk Jadi Wantimpres Jokowi

Mardiono, Waketum PPP yang Ditunjuk Jadi Wantimpres Jokowi

Nasional
Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Nasional
Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Nasional
MA Kurangi Hukuman Eks Bupati Buton Samsu Umar Samiun Jadi 3 Tahun

MA Kurangi Hukuman Eks Bupati Buton Samsu Umar Samiun Jadi 3 Tahun

Nasional
Massa Demo di Depan Mabes Polri, Minta Polisi Proses Sukmawati hingga Gus Muwafiq

Massa Demo di Depan Mabes Polri, Minta Polisi Proses Sukmawati hingga Gus Muwafiq

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X