Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Didorong Nyapres, Sekjen Golkar Sebut Itu Amanah

Kompas.com - 04/12/2019, 16:01 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyebut, dorongan agar Ketua Umum Airlangga Hartarto maju sebagai calon presiden adalah amanah.

Menurutnya, jika para Ketua DPD sudah bersuara, maka hal itu menjadi amanah yang harus dilaksanakan.

"Kalau para pemilik suara, para Ketua DPD sudah bersepakat dengan musyawarah dan mufakat mereka menginginkan ketua umum menjadi calon presiden, mungkin itu amanah. Amanah yang harus dilakukan oleh Pak Airlangga," kata Lodewijk di sela-sela Musyawarah Nasional Golkar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Didorong Jadi Capres, Ini Respons Ketum Golkar Airlangga Hartarto

Dorongan agar Airlangga mencalonkan diri sebagai presiden di Pemilu 2024 disampaikan sejumlah Ketua DPD dalam rapat paripurna Munas Golkar.

Hal itu mereka sampaikan usai menerima laporan pertanggungjawaban Airlangga sebagai ketua umum dan mendorong Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu maju kembali sebagai pemimpin Golkar.

Menurut Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, bukan tidak mungkin Airlangga mencalonkan diri sebagai presiden di Pemilu mendatang.

Baca juga: Munas Golkar: Hingga Siang Ini, 11 DPD Dukung Airlangga Jadi Ketum dan Capres

Dedi yakin, jika dipersiapkan dengan baik, aspirasi tersebut bisa diwujudkan.

"Golkar harus punya landasan pikiran yang kuat untuk mengidentikkan ketua umumnya dengan pencapaian politik. Pencapaian tertingginya Partai Golkar adalah Presiden. Dan kalau kita siapkan secara baik lima tahun ke depan tentu banyak hal yang bisa kita berbuat," ujar Dedi.

Jika kelak hal itu terwujud, menurut Dedi, hal ini bisa menjadi titik kebangkitan Golkar untuk kembali memimpin lembaga eksekutif.

"Ini bagian dari sebuah desain strategi Golkar untuk bangkit kembali menjadi pemimpin eksekutif di negeri ini," katanya.

Baca juga: Munas Golkar, Dukungan DPD dan Ormas Golkar untuk Airlangga Menguat

Untuk diketahui, dalam Munas Golkar yang digelar Rabu (4/12/2019), DPD tingkat I dan II Golkar menyampaikan pandangan umum mereka terkait kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Hingga istirahat tengah hari, sebanyak 11 DPD Partai Golkar merespons baik laporan pertanggungjawaban DPP yang dipaparkan Airlangga.

Selain itu, 11 DPD ini menyatakan dukungan untuk Airlangga sebagai Ketua Umum. Dukungan untuk Airlangga bisa terus bertambah mengingat pernyataan DPD akan dilanjutkan usai istirahat siang.

Ke-11 DPD tersebut terdiri dari DPD Papua Barat, DPD Bengkulu, DPD Maluku Utara, DPD Kalimantan Barat, DPD Sumatera Selatan, DPD Papua, DPD NTT, DPD Sulawesi Utara, DPD Jawa Barat, DPD Sumatera Utara, dan DPD Gorontalo.

Baca juga: Isu Campur Tangan Jokowi di Tiga Kali Munas Partai Golkar...

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Gorontalo Rusli Habibie menyatakan, pihaknya tak hanya mendukung Menko Perekonomian itu menjadi Ketua Umum, tetapi mendorong menjadi calon presiden di Pemilu 2024.

"Kami akan berusaha agar beliau jadi Capres. Agar kita tidak menghabiskan waktu mendorong kader lain jadi presiden RI," kata Rusli.

Senada dengan Rusli, Ketua DPD Sumatera Selatan Alex Noerdin meminta agar Airlangga bersedia dicalonkan Partai Golkar menjadi capres. Hal serupa, juga disampaikan DPD-DPD lainnya.

Kompas TV

Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan mundur dari pencalonan Ketua Umum Partai Golkar. Bamsoet menyatakan mundur setelah mendengar nasihat dari senior-seniornya di partai.

Bamsoet menyatakan mundur dari pencalonan Ketua Umum Partai Golkar jelang diselenggarakannya Munas Golkar. Bamsoet mengaku mundur setelah bertemu dengan sejumlah senior Golkar, salah satunya Luhut Binsar Pandjaitan. Bamsoet mengaku tak bisa melawan seniornya di partai.

Bamsoet berharap keputusannya dapat membuat Golkar makin maju dan solid.

=====
Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru. 

Media sosial Kompas TV:
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv
Twitter: https://twitter.com/KompasTV
LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com