Kompas.com - 04/12/2019, 15:45 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2012). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritisi wacana pemerintah yang akan memberikan libur kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di hari Jumat.

Menurut Mardani, pemerintah sebaiknya membuat desain besar secara utuh untuk reformasi birokrasi ke depannya.

"Saya menilai ini sama seperti lontaran isu pemangkasan eselon III dan IV lalu mengganti dengan artificial intelligence, sama dengan lontaran-lontaran yang tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi, " ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Jadi usul saya pemerintah cerdas sedikit kenapa, jangan melempar (wacana) yang seperti ini yang tidak jelas," lanjut dia.

Baca juga: Mulai Tahun 2020, PNS Bisa Libur Hari Jumat, asalkan...

Mardani menuturkan, Indonesia ke depannya ingin maju.

Salah satu dukungan untuk maju adalah adanya rancangan besar reformasi birokrasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga pemerintah sebaiknya segera membuat grand design yang penting itu.

"Buat saya puzzle-puzzle seperti ini jangan dilontarkan satu persatu. Buatlah grand design, 10 tahun lagi kita akan buat seperti ini? Kalau buat saya yang paling penting kalau mau bener-bener, itu pemangkasan jumlah Kementerian," tutur Mardani.

Baca juga: Tak Persoalkan Anies Pakai Seragam PNS di Reuni 212, Kemendagri: Masa Dia Pakai Gamis

"Sekarang kita kementerian sudah 34, kemudian tambah wakil menteri, lalu itu mau ada (wacana) libur. Lalu loh yang bekerja siapa gitu? Saya pikir Ini bukan pendidikan politik yang baik, bukan pendidikan publik yang baik buat masyarakat," tambah Mardani.

Sebelumnya, pemerintah tengah menggodok penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN) atau PNS di lingkup pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X