Kompas.com - 04/12/2019, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto didorong untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024.

Dorongan itu disampaikan sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar dalam rapat paripurna Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, Rabu (4/12/2019).

Oleh Airlangga, hal itu dianggap sebagai sebuah aspirasi. Ia menyebutkan, bukan tidak mungkin aspirasi tersebut juga akan dibahas dalam Munas.

"Itu aspirasi. Ini akan dibahas dalam Munas," katanya di sela-sela Munas yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu.

Baca juga: Munas Golkar: Hingga Siang Ini, 11 DPD Dukung Airlangga Jadi Ketum dan Capres

Airlangga mengatakan, sampai dengan siang ini, Munas berjalan sesuai dengan ekspektasi.

Sebab, 11 dari 34 DPD menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) Airlangga, dan meminta ia untuk kembali memimpin Golkar lima tahun ke depan.

"Jadi tadi pandangan umum sudah sepertiga, dan dari sepertiga itu mereka menerima LPJ dan menyampaikan aspirasi meminta saya mencalonkan kembali dan diusung di dalam Munas," kata Airlangga.

Untuk diketahui, dalam Munas Golkar yang digelar Rabu (4/12/2019), DPD tingkat I dan II Golkar menyampaikan pandangan umum mereka terkait kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Baca juga: Munas Golkar, Dukungan DPD dan Ormas Golkar untuk Airlangga Menguat

Hingga istirahat tengah hari, sebanyak 11 DPD Partai Golkar merespons baik laporan pertanggungjawaban DPP yang dipaparkan Airlangga.

Selain itu, 11 DPD ini menyatakan dukungan untuk Airlangga sebagai ketua umum. Dukungan untuk Airlangga bisa terus bertambah mengingat pernyataan DPD akan dilanjutkan seusai istirahat siang.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Cut Meutia dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 1.000

Profil Cut Meutia dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 1.000

Nasional
Profil MH Thamrin yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Pecahan Rp 2.000

Profil MH Thamrin yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Pecahan Rp 2.000

Nasional
3 Partai yang Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Konsultasi ke Bawaslu, Siap Gugat KPU

3 Partai yang Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Konsultasi ke Bawaslu, Siap Gugat KPU

Nasional
Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Nasional
Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Nasional
Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

Nasional
Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Nasional
Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.