Didorong Jadi Capres, Ini Respons Ketum Golkar Airlangga Hartarto

Kompas.com - 04/12/2019, 15:12 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) meninggalkan ruangan usai membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Agenda munas ini digelar untuk menentukan Ketua Umum Golkar periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz MUHAMMAD ADIMAJAPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) meninggalkan ruangan usai membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Agenda munas ini digelar untuk menentukan Ketua Umum Golkar periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto didorong untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024.

Dorongan itu disampaikan sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar dalam rapat paripurna Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, Rabu (4/12/2019).

Oleh Airlangga, hal itu dianggap sebagai sebuah aspirasi. Ia menyebutkan, bukan tidak mungkin aspirasi tersebut juga akan dibahas dalam Munas.

"Itu aspirasi. Ini akan dibahas dalam Munas," katanya di sela-sela Munas yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu.

Baca juga: Munas Golkar: Hingga Siang Ini, 11 DPD Dukung Airlangga Jadi Ketum dan Capres

Airlangga mengatakan, sampai dengan siang ini, Munas berjalan sesuai dengan ekspektasi.

Sebab, 11 dari 34 DPD menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) Airlangga, dan meminta ia untuk kembali memimpin Golkar lima tahun ke depan.

"Jadi tadi pandangan umum sudah sepertiga, dan dari sepertiga itu mereka menerima LPJ dan menyampaikan aspirasi meminta saya mencalonkan kembali dan diusung di dalam Munas," kata Airlangga.

Untuk diketahui, dalam Munas Golkar yang digelar Rabu (4/12/2019), DPD tingkat I dan II Golkar menyampaikan pandangan umum mereka terkait kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Baca juga: Munas Golkar, Dukungan DPD dan Ormas Golkar untuk Airlangga Menguat

Hingga istirahat tengah hari, sebanyak 11 DPD Partai Golkar merespons baik laporan pertanggungjawaban DPP yang dipaparkan Airlangga.

Selain itu, 11 DPD ini menyatakan dukungan untuk Airlangga sebagai ketua umum. Dukungan untuk Airlangga bisa terus bertambah mengingat pernyataan DPD akan dilanjutkan seusai istirahat siang.

Ke-11 DPD tersebut terdiri dari DPD Papua Barat, DPD Bengkulu, DPD Maluku Utara, DPD Kalimantan Barat, DPD Sumatera Selatan, DPD Papua, DPD NTT, DPD Sulawesi Utara, DPD Jawa Barat, DPD Sumatera Utara, dan DPD Gorontalo.

Baca juga: Airlangga Minta Partai Golkar Dorong Pilpres dan Pileg Tak Lagi Serentak

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Gorontalo Rusli Habibie menyatakan, pihaknya tak hanya mendukung Menko Perekonomian itu menjadi ketua umum, tetapi mendorong menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.

"Kami akan berusaha agar beliau jadi capres agar kita tidak menghabiskan waktu mendorong kader lain jadi presiden RI," kata Rusli.

Senada dengan Rusli, Ketua DPD Sumatera Selatan Alex Noerdin meminta agar Airlangga bersedia dicalonkan Partai Golkar menjadi capres. Hal serupa juga disampaikan DPD-DPD lainnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal

Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal

Nasional
MAKI Duga Djoko Tjandra Tak Terdeteksi Imigrasi Karena Ganti Nama

MAKI Duga Djoko Tjandra Tak Terdeteksi Imigrasi Karena Ganti Nama

Nasional
Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Nasional
Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Nasional
Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Nasional
Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Nasional
Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X