Pengusaha Kapal Mengeluh ke Jokowi soal Banyaknya Instansi Penegak Hukum di Laut

Kompas.com - 04/12/2019, 15:03 WIB
Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto (tengah) KOMPAS.COM/A. FAIZALKetua Umum INSA, Carmelita Hartoto (tengah)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima para pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesia National Shipowner Association ( INSA), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019) siang.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto mengeluh ke Jokowi soal banyaknya instansi petugas keamanan di lautan.

Saat ini, menurut dia, ada tiga instansi yang bertugas yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Kepolisian Perairan (Polair).

"Kami berharap Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja," kata Carmelita usai bertemu Presiden Jokowi.

Baca juga: Susi Minta Pengusaha Kapal Eks Asing Stop Adu Domba Antar-menteri hingga Lobi Istana

Ia menilai, banyaknya penegak hukum di lautan mengganggu pekerjaan mereka dan berdampak pada pengeluaran biaya logistik yang lebih besar.

Carmelita bercerita selama ini banyak kapal milik anggotanya yang sering diberhentikan oleh aparat hukum yang berbeda-beda saat sedang berlayar.

Hal ini membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih tinggi.

"Mestinya kami tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan karena stop-stop," ujarnya.

Baca juga: INSA Tolak Revisi UU Pelayaran, Ini Alasannya

Menurut Carmelita, asosiasi pengusaha pelayaran ingin penegak hukum di perairan cukup dilakukan oleh KPLP yang berada di bawah Kementerian Perhubungan.

"Yang mungkin me-report langsung kepada Presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum," ucap dia.

Ia menuturkan, Presiden Jokowi merespons keluhan para pengusaha ini. Jokowi yang dalam kesempatan itu didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji segera memprosesnya.

"Semua langsung direspon dan menyampaikan kepada kami akan menindaklanjuti," kata Carmelita.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal

Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal

Nasional
MAKI Duga Djoko Tjandra Tak Terdeteksi Imigrasi Karena Ganti Nama

MAKI Duga Djoko Tjandra Tak Terdeteksi Imigrasi Karena Ganti Nama

Nasional
Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Nasional
Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Nasional
Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Nasional
Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Nasional
Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X