Airlangga Minta Partai Golkar Dorong Pilpres dan Pileg Tak Lagi Serentak

Kompas.com - 04/12/2019, 13:15 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional X Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional X Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa rekomendasi politik yang bisa dilakukan oleh partainya selama lima tahun ke depan.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna II, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Salah satu rekomendasinya adalah perubahan Undang-Undang Pemilu terkait pemisahan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).


"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara Pileg dan Pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam Pemilu," kata Airlangga.

Baca juga: KPU Klaim Pilpres dan Pileg Serentak Berhasil Pangkas Biaya

Selain itu, Airlangga juga menilai perlunya Partai Golkar memiliki program unggulan untuk mencegah berkembangnya paham anti-Pancasila dan sikap intoleransi di tengah masyarakat.

Menurut dia, partai berlambang pohon beringin itu harus menginisiasi undang-undang terkait pemantapan ideologi Pancasila.

"Khususnya di kalangan anak-anak muda sebagai pembela dan pengamal Pancasila, saatnya Partai Golkar perjuangkan lahirnya sebuah UU yang mengatur tentang pemantapan ideologi Pancasila," ucapnya.

Baca juga: Sampaikan LPJ, Airlangga: Kursi Golkar di DPR di Luar Perkiraan Banyak Pihak

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar dalam Rapat Paripurna II Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Dalam pemaparannya, Airlangga menyampaikan capaian-capaian yang telah diraih oleh DPP Partai Golkar periode 2014-2019.

Airlangga mengatakan, banyak pengamat dan lembaga survei memprediksi Golkar akan terpuruk dalam Pemilu serentak 2019. Namun, kata dia, prediksi itu tidak terbukti.

"Ternyata perolehan kursi Golkar di luar perkiraan banyak pihak, karena mampu bertahan sebagai pemenang kedua dengan memperoleh 85 kursi DPR RI, lebih daripada itu untuk pertama kali sejak reformasi Partai Golkar berhasil meraih kemenangan pada pilpres 2019 dengan mengusung Jokowi-Ma'ruf," kata Airlangga.

Baca juga: Airlangga Hartarto: Tak Perlu Amendemen UUD 1945 dalam Waktu Dekat

Airlangga juga mengatakan, untuk pertama kalinya sejak reformasi, Partai Golkar menempati posisi Ketua MPR dan menempatkan kader perempuan sebagai salah satu Ketua Komisi di DPR.

"Alhamdulillah Golkar berhasil meraih Ketua MPR RI. Ini pertama kalinya pasca reformasi. Kemudian menempatkan Wakil Ketua DPR RI. Kemudian Golkar memperoleh tiga ketua komisi dalam AKD. Komisi I baru pertama kali dalam sejarah Golkar dijabat oleh seorang perempuan. Bu Meutya Hafid yang mitranya Pak Prabowo," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Nasional
Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X