Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Poin Penekanan Jokowi di Munas Partai Golkar

Kompas.com - 04/12/2019, 12:30 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah penekanan saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Pertama, ia mengapresiasi situasi politik di internal Partai Golkar yang relatif sejuk saat munas. Menurut Presiden, sedikit banyak situasi di internal Partai Golkar akan memengaruhi stabilitas politik nasional juga.

“Sebetulnya enggak apa-apa dalam kita berdemokrasi juga enggak apa-apa (situasi panas)," ujar Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Rabu (4/12/2019).

"Tapi kalau ada jalan persaudaraan, ada jalan kerukunan, kenapa kita tempuh yang panas-panas. Yang saya takutkan, saya ini hanya melihat dari jauh, kalau Golkar ini pecah, jadi partai baru lagi, itu kekhawatiran saya,” tutur dia.

Baca juga: Isu Campur Tangan Jokowi di Tiga Kali Munas Partai Golkar...

Sebagai partai besar, kata Jokowi, Golkar merupakan aset besar negara ini. Oleh karena itu, ia meminta, kepada seluruh kader Golkar untuk menjaga keutuhan partai berlambang pohon beringin itu.

“Sekali lagi, kalau Golkar goyang, perpolitikan nasional juga ikut goyang. Golkar panas, perpolitikan nasional jadi ikut panas. Golkar dingin, perpolitikan kita juga ikut dingin,” imbuh dia.

Kedua, Jokowi berharap, agar seluruh pihak dapat menjaga stabilitas politik nasional. Sebab, hal itu juga diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara.

Ia pun mencontohkan situasi dan kondisi yang terjadi di Hong Kong pada saat ini, di mana demonstrasi besar hampir terjadi setiap hari dalam kurun lima bulan terakhir.

“Coba lihat Hong Kong, discontent terjadi di mana-mana sekarang ini. Persoalan yang sebetulnya dulu dianggap tidak ada masalah, sekarang bisa menjadi masalah besar," ungkap Jokowi.

Baca juga: Kelakar Jokowi di Pembukaan Munas Golkar: Ingin Beri Sepeda hingga Singgung Tesla Bamsoet

Contoh lainnya, terjadi di Chile, di mana kenaikan tarif transportasi sebesar 4 persen memicu gelombang penolakan besar serta mengganggu stabilitas ekonomi negara.

Jokowi mengklaim, saat ini kondisi perekonomian Indonesia sudah cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Ketika sejumlah negara tengah berada di jurang resesi atau menuju resesi karena terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif cenderung stabil.

“Coba kita lihat, sekarang ini di negara G20, negara G20 kita berada pada urutan yang kedua sekarang ini. Hari ini sudah di urutan yang kedua,” ujar Jokowi.

“Ya kalau stabilitas politik kita goyang sedikit saja, ini sangat-sangat berbahaya karena itu menyangkut sebuah kepercayaan, menyangkut sebuah trust kepada negara kita. Enggak akan orang berinvestasi ke negara kita Indonesia kalau stabilitas politiknya tidak baik,” tambahnya.

Baca juga: Drama Mundurnya Sejumlah Caketum Golkar Jelang Munas

Terakhir, ia berharap, agar Partai Golkar memberikan dukungan terhadap rencana pembahasan Omnibus Law yang akan diajukan pemerintah ke DPR dalam waktu dekat.

Menurut dia, dengan UU baru tersebut, pemerintah dapat melakukan adaptasi cepat terhadap sejumlah perubahan yang akan terjadi.

“Kemudian juga kita bisa menarik investasi yang sebesar-besarnya, bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada masyarakat kita, dan akhirnya bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada masyarakat,” ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com