Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Poin Penekanan Jokowi di Munas Partai Golkar

Kompas.com - 04/12/2019, 12:30 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah penekanan saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Pertama, ia mengapresiasi situasi politik di internal Partai Golkar yang relatif sejuk saat munas. Menurut Presiden, sedikit banyak situasi di internal Partai Golkar akan memengaruhi stabilitas politik nasional juga.

“Sebetulnya enggak apa-apa dalam kita berdemokrasi juga enggak apa-apa (situasi panas)," ujar Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Rabu (4/12/2019).

"Tapi kalau ada jalan persaudaraan, ada jalan kerukunan, kenapa kita tempuh yang panas-panas. Yang saya takutkan, saya ini hanya melihat dari jauh, kalau Golkar ini pecah, jadi partai baru lagi, itu kekhawatiran saya,” tutur dia.

Baca juga: Isu Campur Tangan Jokowi di Tiga Kali Munas Partai Golkar...

Sebagai partai besar, kata Jokowi, Golkar merupakan aset besar negara ini. Oleh karena itu, ia meminta, kepada seluruh kader Golkar untuk menjaga keutuhan partai berlambang pohon beringin itu.

“Sekali lagi, kalau Golkar goyang, perpolitikan nasional juga ikut goyang. Golkar panas, perpolitikan nasional jadi ikut panas. Golkar dingin, perpolitikan kita juga ikut dingin,” imbuh dia.

Kedua, Jokowi berharap, agar seluruh pihak dapat menjaga stabilitas politik nasional. Sebab, hal itu juga diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara.

Ia pun mencontohkan situasi dan kondisi yang terjadi di Hong Kong pada saat ini, di mana demonstrasi besar hampir terjadi setiap hari dalam kurun lima bulan terakhir.

“Coba lihat Hong Kong, discontent terjadi di mana-mana sekarang ini. Persoalan yang sebetulnya dulu dianggap tidak ada masalah, sekarang bisa menjadi masalah besar," ungkap Jokowi.

Baca juga: Kelakar Jokowi di Pembukaan Munas Golkar: Ingin Beri Sepeda hingga Singgung Tesla Bamsoet

Contoh lainnya, terjadi di Chile, di mana kenaikan tarif transportasi sebesar 4 persen memicu gelombang penolakan besar serta mengganggu stabilitas ekonomi negara.

Jokowi mengklaim, saat ini kondisi perekonomian Indonesia sudah cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Ketika sejumlah negara tengah berada di jurang resesi atau menuju resesi karena terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif cenderung stabil.

“Coba kita lihat, sekarang ini di negara G20, negara G20 kita berada pada urutan yang kedua sekarang ini. Hari ini sudah di urutan yang kedua,” ujar Jokowi.

“Ya kalau stabilitas politik kita goyang sedikit saja, ini sangat-sangat berbahaya karena itu menyangkut sebuah kepercayaan, menyangkut sebuah trust kepada negara kita. Enggak akan orang berinvestasi ke negara kita Indonesia kalau stabilitas politiknya tidak baik,” tambahnya.

Baca juga: Drama Mundurnya Sejumlah Caketum Golkar Jelang Munas

Terakhir, ia berharap, agar Partai Golkar memberikan dukungan terhadap rencana pembahasan Omnibus Law yang akan diajukan pemerintah ke DPR dalam waktu dekat.

Menurut dia, dengan UU baru tersebut, pemerintah dapat melakukan adaptasi cepat terhadap sejumlah perubahan yang akan terjadi.

“Kemudian juga kita bisa menarik investasi yang sebesar-besarnya, bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada masyarakat kita, dan akhirnya bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada masyarakat,” ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com