Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sampaikan LPJ, Airlangga: Kursi Golkar di DPR di Luar Perkiraan Banyak Pihak

Kompas.com - 04/12/2019, 12:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam Rapat Paripurna II dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Dedi Mulyadi; Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Sarmuji; Plt Ketua DPD PG Jambi, Tetty Paruntu; Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara, Azis Syamsudin mewakili DPP Partai Golkar da Roem Kono mewakili Ormas Pendiri Partai Golkar.

Azis Syamsuddin membuka Rapat Paripurna II dan memberi sambutan pada para pengurus DPP dan DPD Partai Golkar.

Lalu, Azis mempersilakan Airlangga memaparkan laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar periode 2014-2019.

Baca juga: Isu Campur Tangan Jokowi di Tiga Kali Munas Partai Golkar...

"Dengan segala hormat kita undang ketua umum DPP Partai Golkar untuk melaporkan pertanggung jawaban," kata Azis.

Dalam pemaparannya, Airlangga menyampaikan, capaian-capaian yang telah diraih oleh DPP Partai Golkar periode 2014-2019.

Airlangga mengatakan, banyak pengamat dan lembaga survei memprediksi Golkar akan terpuruk dalam Pemilu serentak 2019. Namun, kata dia, prediksi itu tidak terbukti.

"Ternyata perolehan kursi Golkar diluar perkiraan banyak pihak, karena mampu bertahan sebagai pemenang kedua dengan memperoleh 85 kursi DPR RI, lebih daripada itu untuk pertama kali sejak reformasi Partai Golkar berhasil meraih kemenangan pada pilpres 2019 dengan mengusung Jokowi-Ma'ruf," kata Airlangga.

Airlangga juga mengatakan, untuk pertama kalinya sejak reformasi, Partai Golkar menempati posisi Ketua MPR dan menempatkan kader perempuan sebagai salah satu Ketua Komisi di DPR.

"Alhamdulillah Golkar berhasil meraih Ketua MPR RI. Ini pertama kalinya pasca reformasi. Kemudian menempatkan Wakil Ketua DPR RI. Kemudian Golkar memperoleh 3 ketua komisi dalam AKD. Komisi I baru pertama kali dalam sejarah Golkar dijabat oleh seorang perempuan. Bu Meutya Hafid yang mitranya Pak Prabowo," ujar dia.

Lebih lanjut, Airlangga menyinggung, keberhasilan Partai Golkar menempatkan kader-kadernya dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf.

"Partai Golkar menetapkan atau memposisikan kadernya salah satu yang cukup besar di kabinet melebihi partai yang lain," pungkasnya.

Baca juga: Kelakar Jokowi di Pembukaan Munas Golkar: Ingin Beri Sepeda hingga Singgung Tesla Bamsoet

Usai Airlangga menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPP periode 2014-2019, laporan tersebut langsung direspons oleh DPD-DPD Partai Golkar.

Hingga saat ini, DPD yang memberikan respons terhadap laporan tersebut adalah DPD Sulawesi Selatan; Tetty Paruntu, DPD Sumatera Utara; Ahmad Doli Kurnia Tandjung, kemudian DPD Nusa Tenggara Timur; Melki Laka Lena.

Tiga DPD ini menerima hasil laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar yang disampaikan Airlangga Hartarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com