Kasus Suap Bupati Muara Enim, KPK Kembali Panggil Anggota DPRD 2014-2019

Kompas.com - 04/12/2019, 10:38 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota-anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019, Rabu (4/12/2019) hari ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sembilan anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muara Enim.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AY (Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani)," kata Febri dalam keterangannya.

Sembilan anggota DPRD yang dipanggil hari ini adalah Darrain, Ishak Joharsyah, Marsito, Mardalena, Samudra Kelana, Fiteianzah, Eksa Hariawan, Ari Yoca Setiadi, dan Ahmad Reo Kosuma.

Baca juga: Sidang Suap Bupati Muara Enim, Mengaku Pinjam Mobil hingga Wakil Bupati Bantah Terima Fee

Febri menuturkan, penyidik saat ini tengah mendalami dugaan aliran dana ke pihak lain dalam kasus suap yang melibatkan Yani tersebut.

Dugaan aliran dana itu didalami pada pemeriksaan terhadap sembilan anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019, Selasa (3/12/2019) kemarin.

"Penyidik mendalami keterangan para saksi terkiat dugaan aliran dana pada pihak lain baik di eksekutif ataupun legislatif di Kabupaten Muara Enim," kata Febri, Selasa malam.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap setelah menjeratnya dalam operasi tangkap tangan pada Senin (2/9/2019) malam hingga Selasa pagi.

Selain itu, KPK juga menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Muhtar dan pemilik PT Enra Sari Robi Okta Fahlefi sebagai tersangka.

Ahmad Yani dan Elfin diduga sebagai penerima suap. Sementara Robi diduga sebagai pemberi suap.

Ahmad Yani diduga menerima fee atau upah sekitar Rp 13,4 miliar dari pemilik PT Enra Sari Robi Okta Fahlefi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Nasional
16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

Nasional
Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.624, Total Ada 59.394 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.624, Total Ada 59.394 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tiga Dugaan Malaadministrasi dalam Program Kartu Prakerja yang Dilaporkan ICW

Tiga Dugaan Malaadministrasi dalam Program Kartu Prakerja yang Dilaporkan ICW

Nasional
Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Ombudsman Dorong Jokowi Terbitkan Perpres

Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Ombudsman Dorong Jokowi Terbitkan Perpres

Nasional
Ini Alasan Akademisi Terkait Urgensi Pengesahan RUU PKS

Ini Alasan Akademisi Terkait Urgensi Pengesahan RUU PKS

Nasional
Transaksi Bundling Pelatihan Dihentikan, Ini Sejumlah Kontroversi Kartu Prakerja

Transaksi Bundling Pelatihan Dihentikan, Ini Sejumlah Kontroversi Kartu Prakerja

Nasional
Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
ICW Nilai Susunan Direksi dan Komisaris BUMN Tidak Proporsional

ICW Nilai Susunan Direksi dan Komisaris BUMN Tidak Proporsional

Nasional
Pemerintah Akui Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia di Bawah Global

Pemerintah Akui Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia di Bawah Global

Nasional
Jubir Pemerintah: Layanan Kesehatan Membaik, Angka Kesembuhan Juga Makin Tinggi

Jubir Pemerintah: Layanan Kesehatan Membaik, Angka Kesembuhan Juga Makin Tinggi

Nasional
Telepon Jaksa Agung, Mahfud Perintahkan Segera Tangkap Djoko Tjandra

Telepon Jaksa Agung, Mahfud Perintahkan Segera Tangkap Djoko Tjandra

Nasional
Dokter RSPAD: Masa Penyembuhan Pasien Covid-19 dengan Penyakit Penyerta Lebih Lama

Dokter RSPAD: Masa Penyembuhan Pasien Covid-19 dengan Penyakit Penyerta Lebih Lama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X