JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pemilihan ketua umum secara aklamasi tidak usah dikhawatirkan tidak demokratis.
Menurut dia, jika aklamasi nantinya terjadi di Golkar, hal itu tetap didahului dengan proses panjang.
"Jangan juga salah kita menafsirkan kata aklamasi. Aklamasi itu adalah hasil akhir ketika sebuah kompetisi politik memunculkan cuma satu yang muncul sebagai calon dan ditetapkan sebagai yang terpilih. Enggak usah ditakutkan," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Karena itu, menurutnya, semua individu yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Golkar sudah memahami risiko ini.
Baca juga: Jelang Pemilihan Ketum Golkar, Ridwan Hisjam: Saya Atau Airlangga yang Mundur
Doli menyebut dalam kompetisi politik semua orang yang ingin menang tentu memasang strategi tertentu.
Terlebih, kata dia, jika kompetisinya bertujuan mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya.
"Misal Pak Bambang Soesatyo, (apakah) Bapak mau aklamasi? ya pasti mau, kalau enggak ya enggak usah maju gitu. Jadi dalam sebuah kompetisi politik dan ingin menang semua orang punya strategi, punya taktik untuk memenangkan kompetisi," tutur Doli.
"Bagaimana cara memenangkannya, ya meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Kalau seorang kandidat mendapatkan suara yang paling banyak terbesar sendiri itu namanya aklamasi. Jadi kalau ditanya Pak Airlangga apakah mau aklamasi? Pasti mau, Pak Bambang pasti mau, kalau enggak mau enggak usah mimpi jadi (ketua umum Golkar)," jelasnya.
Doli pun mengakui kondisi saat ini cenderung mengarah kepada kemungkinan terpilihnya kembali Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Terlebih, hal ini didukung langkah Airlangga yang sering melakukan konsolidasi dan banyak mendapat dukungan.
Namun, dia menegaskan potensi aklamasi nantinya tetap merupakan hasil dari proses.
Baca juga: Drama Mundurnya Sejumlah Caketum Golkar Jelang Munas
"Ketika Pak Airlangga sering lakukan konsolidasi, banyak dapat dukungan dibilang wah akalamasi tidak demokratis segala macam. Orang kalau dalam pemilihan itu aklamasi terjadi setelah adanya pemilihan," tambah Doli.
Sebelumnya, pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024 dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Golkar hampir pasti aklamasi.
“Kemungkinan besar arahnya kepada aklamasi,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di sela Munas Partai Golkar, Selasa.
Musyawarah mufakat berpeluang besar untuk diambil sebagai cara pemilihan Ketua Umum Golkar karena sejumlah calon ketua umum mengundurkan diri.