Bola Liar Amendemen UUD 1945, Jalan Mundur Demokrasi?

Kompas.com - 04/12/2019, 07:52 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

 

Hal ini diungkapkan oleh anggota Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa.

“Makanya ada wacana kenapa kita enggak buka wacana satu periode lagi menjadi tiga periode,” ujarnya.

Belakangan, menyusul pernyataan keras Presiden Jokowi yang menolak usulan tiga periode masa jabatan presiden, politisi Partai Demokrat membantah usulan tersebut berasal dari pihaknya.

Bukan hanya ini, usulan lain yang mengutak atik masa jabatan Presiden berkembang pula di Senayan.

Ada yang mengusulkan agar satu periode jabatan presiden diperpanjang hingga tujuh sampai delapan tahun.

Ada pula yang mengusulkan agar periode kepresidenan cukup satu kali, namun masa jabatannya sepuluh tahun. Tak jelas siapa yang pertama kali mengusulkannya.

Peta politik di MPR terkait berbagai usulan amendemen sejauh ini masih belum mengkristal.

Satu dua partai memang telah terang-terangan menolak usulan mengembalikan pilpres ke MPR dan mengutak-atik masa jabatan presiden.

Sebagian lagi masih malu-malu kucing (malu-malu tapi mau) dengan alasan membuka kajian dan diskursus.

Jalan mundur

Di luar kompleks Parlemen Senayan, kelompok masyarakat sipil hanya bisa mengurut dada atas berbagai usulan dan wacana terkait amendemen yang sedang berkembang.

Alasan bahwa membuka diskusi dan diskursus atas sebuah gagasan adalah hal yang demokratis, menjadi sesuatu yang naif manakala esensi dari gagasan yang didiskusikan itu sendiri tak bisa dimungkiri akan menyeret bangsa ini menjauh dari demokrasi dan kembali ke era otoritarian Orde Baru.

Mengembalikan pilpres ke tangan elite di MPR serta memperpanjang masa jabatan presiden terang benderang merupakan langkah merebut kedaulatan rakyat, menafikan hasil reformasi, dan berpotensi memperkuat oligarki kekuasaan yang melahirkan rezim otoriter.

Untuk membunuh tikus tak harus membakar lumbung. Untuk mengatasi mudharat pilpres secara langsung tak harus membunuh demokrasi.

Lantas, pertanyaan besar yang patut disampaikan; ke arah mana sebenarnya demokrasi kita bergerak?

Pembahasan mengenai hal ini akan diangkat dalam program talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (4/12/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

Nasional
Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Nasional
Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X