Drama Mundurnya Sejumlah Caketum Golkar Jelang Munas

Kompas.com - 04/12/2019, 06:38 WIB
Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (tengah) menyampaikan keterangan usai menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum (caketum) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/12/2019). Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 3 Desember 2019 dengan salah satu agendanya pemilihan ketua umum periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj. PUSPA PERWITASARIWakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (tengah) menyampaikan keterangan usai menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum (caketum) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/12/2019). Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 3 Desember 2019 dengan salah satu agendanya pemilihan ketua umum periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah dinamika mewarnai penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Baru saja dibuka pada Selasa (3/12/2019) malam, sejumlah kader yang telah mendaftar sebagai calon ketua umum menyatakan mengundurkan diri dari bursa pencalonan.

Padahal, agenda pemilihan ketua umum baru akan dilaksanakan pada hari ketiga Munas atau Kamis (5/12/2019).

Kini, jelang pemilihan ketua umum yang baru, hanya ada beberapa nama yang masih bertahan memperebutkan jabatan orang nomor satu di partai beringin itu.

1. Diawali Bambang Soesatyo

Mundurnya sejumlah calon ketua umum Golkar diawali Wakil Koordinator bidang Pratama, Bambang Soesatyo.

Bambang mengumumkan penarikan dirinya dari bursa calon sesaat sebelum pembukaan Munas atau Selasa (3/12/2019) sore.

Kabar mundurnya Bambang diungkap pertama kali oleh politisi Partai Golkar yang juga ketua tim pemenangan Bambang Soesatyo, Ahmadi Noor Supit.

Baca juga: Bambang Soesatyo Mundur dari Pencalonan Ketua Umum Partai Golkar

Menurut Supit, langkah ini diambil untuk mencegah perpecahan partai berlambang beringin itu.

"Demi menjaga persatuan di partai, mencegah perpecahan, maka dengan kesadaran penuh, dengan sangat terpaksa demi partai, saya katakan kemudian Mas Bambang Soesatyo mengundurkan diri dari pencalonan," ucap Supit.

2. Alasan Bambang

Bambang Soesatyo mengungkap empat hal yang menjadi pertimbangannya mundur sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

Pertimbangan pertama, yakni suasana internal partai yang semakin memanas dengan isu perpecahan jelang Munas.

Baca juga: Bamsoet Berharap Airlangga Mampu Memimpin Golkar dengan Baik

Dengan kondisi internal yang semakin memanas, Bambang kemudian mengaku memikirkan situasi di dalam negeri.

"Situasi nasional, yang memerlukan situasi politik yang kondusif, guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari berbagai serangan dan ancaman ekonomi global," ungkap Bambang saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Ia juga mempertimbangkan nasihat para senior partai, misalnya Ketua Umum PP Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri (FKPPI) Pontjo Sutowo dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Bobby Suhardiman.

Pertimbangan terakhir Ketua MPR itu, yakni semangat rekonsiliasi yang telah disepakati dengan calon petahana yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Semangat rekonsiliasi yang telah kita sepakati bersama antara kedua tim, saya dan Airlangga sepakat untuk membangun rekonsiliasi antara tim Bamsoet dan tim Airlangga," kata dia.

Baca juga: Jokowi Ajak Peserta Munas Golkar Tepuk Tangan untuk Bambang Soesatyo

Sebelum menggelar konferensi pers, Bambang sudah bertemu dengan Airlangga, beserta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan serta Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X