Airlangga Pastikan Tak Ada Ancaman di Balik Mundurnya Bamsoet

Kompas.com - 04/12/2019, 06:18 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan pidato politiknya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Agenda munas ini digelar untuk menentukan Ketua Umum Golkar periode 2019-2024. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan pidato politiknya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019). Agenda munas ini digelar untuk menentukan Ketua Umum Golkar periode 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, tidak ada ancaman seperti pencopotan jabatan Ketua MPR di balik mundurnya Bambang Soesatyo ( Bamsoet) dalam bursa calon ketua umum Golkar.

"Tidak ada, karena tidak ada ancaman, itu kan orang saja ngomong. Masa orang calonkan ketua umum, terus otomatis beda pandangan, terus harus dicopot, kan tidak," ujar Airlangga usai pembukaan Munas di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Pria yang juga maju sebagai bakal calon ketua umum Golkar itu mengungkapkan, tidak ada syarat apa pun saat Bamsoet memutuskan mengundurkan diri.

"Sebenarnya tidak ada sih syarat-syarat itu. Tapi prinsip tentunya kalau kita katakan kemarin ada perpecahan juga tidak. Itulah ciri khas Golkar tiap ada munas atau pun musda, saat ada dua hingga tiga petarung, maka akan cari kelompok-kelompoknya," jelas Airlangga.

Di sisi lain, pihaknya tetap tidak melarang menggelar forum lain. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Kalau ada forum-forum itu bagian dari demokrasi, mereka bisa berikan masukan langsung. karena kumpul-kumpul masa kita larang untuk keluarkan pendapat," katanya.

Sebelumnya, juru bicara (jubir) Bamsoet, Andi Sinulingga, mengungkapkan bahwa Bamsoet diminta Luhut Binsar Panjaitan mundur dari bursa calon ketua umum Golkar.

"Diminta Pak luhut mundur dengan beberapa pertimbangan," ujar Andi ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (3/12/2019).

Andi mengatakan, pertimbangan tersebut salah satunya adalah mengenai pertimbangan nasional dan perlu adanya soliditas.

Menurut Andi, Luhut berpandangan bahwa adanya pemilihan calon ketua umum jangan sampai menimbulkan kegaduhan, apalagi sampai berdampak pada skala nasional.

"Jangan gaduh, karena kalau ada pemilihan caketum katanya bisa bikin gaduh dan mengganggu perekonomian nasional," kata dia.

"Saya dengar kabarnya begitu. Kompetisi hanya akan menimbulkan kegaduhan saja. Kira-kira begitu maksudnya," katanya.

Sebelumnya, Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mundur dari pencalonan ketua umum Partai Golkar pada Selasa (3/12/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Nasional
Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Nasional
Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X