KPK Harap Penegak Hukum Punya Visi Sama dalam Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 03/12/2019, 23:47 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan soal penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019). KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pd. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoJuru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan soal penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019). KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - KPK meminta setiap institusi penegak hukum mempunyai visi yang sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah menanggapi putusan Mahkamah Agung ( MA) yang menotong masa hukuman terdakwa kasus korupsi PLTU-1 Riau, Idrus Marham.

"KPK berharap ada kesamaan visi antar semua institusi (penegak hukum) kalau kita bicara tentang bagaimana memaksimalkan efek jera terhadap pelaku korupsi," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: MA Kurangi Hukuman Idrus Marham Jadi Dua Tahun


KPK cukup kecewa dengan putusan yang mengkorting masa hukuman Idrus menjadi dua tahun dari yang sebelumnya divonis lima tahun dalam tingkat banding.

Menurut Febri, seorang pelaku korupsi yang sudah terbukti bersalah semestinya dijatuhkan hukuman semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang ia perbuat.

"Ini yang harapannya bisa menjadi kontemplasi ke depan agar kerja yang dilakulan penyidik, penuntut umum, hakim di tingkat pertama, di tingkat kedua, sampai di tingkat kasasi itu berada dalam visi yang sama soal pemberantasan korupsi," ujar Febri.

Diberitakan, Majelis hakim MA mengabulkan permohonan kasasi mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di tingkat kasasi.

Baca juga: KPK Benarkan Idrus Marham Dirawat di RSPAD

Adapun, Idrus terjerat dalam kasus suap terkait kesepakatan terkait proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

"Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2019).

"Kemudian MA menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan," ujar dia.

Pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara.

Saat itu Idrus diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Baca juga: KPK Kecewa MA Potong Masa Hukuman Idrus Marham

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Idrus Marham menjadi 5 tahun penjara.

Saat itu, mantan menteri sosial itu diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Menurut majelis hakim kasasi, kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar," kata Andi. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap Nurhadi

Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap Nurhadi

Nasional
15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Melalui Cara Persuasif

15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Melalui Cara Persuasif

Nasional
Pukat UGM: Jokowi Seharusnya Tegur Menkumham Yasonna

Pukat UGM: Jokowi Seharusnya Tegur Menkumham Yasonna

Nasional
Kemenlu Benarkan 5 WNI Hilang di Perairan Malaysia

Kemenlu Benarkan 5 WNI Hilang di Perairan Malaysia

Nasional
Terkendala Biaya, Bayi Kembar Siam di Batam Terancam Tak Dioperasi

Terkendala Biaya, Bayi Kembar Siam di Batam Terancam Tak Dioperasi

Nasional
Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya

Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya

Nasional
15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Pemerintah

15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Pemerintah

Nasional
Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Kunjungi Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Wisata dan Resmikan Hotel BUMN

Kunjungi Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Wisata dan Resmikan Hotel BUMN

Nasional
Yasonna Masuk Tim PDI-P dalam Kasus Harun Masiku, Pukat UGM: Sangat Tak Etis

Yasonna Masuk Tim PDI-P dalam Kasus Harun Masiku, Pukat UGM: Sangat Tak Etis

Nasional
PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

Nasional
Peran Gus Dur di Balik Kebebasan Merayakan Imlek di Indonesia...

Peran Gus Dur di Balik Kebebasan Merayakan Imlek di Indonesia...

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Terkait Kasus Harun Masiku, Begini Komentar KPK

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Terkait Kasus Harun Masiku, Begini Komentar KPK

Nasional
Jokowi: Jiwasraya Sakitnya Sudah Lama, Penyembuhannya Tak Langsung Sehari, Dua Hari...

Jokowi: Jiwasraya Sakitnya Sudah Lama, Penyembuhannya Tak Langsung Sehari, Dua Hari...

Nasional
Koran Sin Po, Pelopor Istilah 'Indonesia' yang Hilang dari Catatan Sejarah...

Koran Sin Po, Pelopor Istilah "Indonesia" yang Hilang dari Catatan Sejarah...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X