Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Jengkel Ada Korupsi di Ditjen Pajak, Ini Saran KPK...

Kompas.com - 03/12/2019, 22:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - KPK menyarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani memperhatikan penempatan personel Kementerian Keuangan dalam mengisi posisi strategis.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Kementerian Keuangan mesti memperhatikan integritas dan rekam jejak seseorang sebelum menempatkan orang tersebut dalam suatu jabatan strategis.

"Kalau Menkeu sudah punya peta siapa orang-orang yang masuk dalam kategori merah, kuning, atau hijau, maka tentu saja orang-orang yang diduga bermasalah tidak tepat menjabat posisi-posisi yang strategis," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Sri Mulyani Jengkel Kasus Korupsi Tutupi Kinerja Positif Kemenkeu

Hal itu disampaikan Febri menanggapi pernyataan Sri Mulyani yang menyebut ada oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang melakulan korupsi.

Febri menuturkan, pengisian jabatan di Ditjen Pajak harus mendapatkan perhatian serius karena Ditjen Pajak merupakan institusi yang vital dalam hal penerimaan negara.

"Jadi, kita perlu membutuhkan orang-orang yang bekerja untuk bangsanya secara utuh dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dengan menerima suap atau gratifikasi," ujar Febri.

Baca juga: Soal Penyelundupan Onderdil Harley Davidson, Ini Kata Sri Mulyani

KPK pun telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam hal pemberantasan korupsi, terutama di sektor pajak.

"Kalau memang Kemenkeu melihat ada persoalan-persoalan lain yang perlu dibenahi, tidak menutup kemungkinan kerja sama seperti itu bisa dilakukan lagi," kara Febri lagi.

Diberitakan sebelumnyan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa jengkel karena masih terdapat segelintir pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang melakukan tindakan korupsi.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani tentang Kemenkeu 15 Tahun Silam yang Penuh Makelar

Salah satunya kasus korupsi yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Ada dua kasus yang dinilai mencoreng Kementerian Keuangan saat itu.

Di antaranya ada petugas pemeriksa wajib pajak atau Account Representative (AR) yang melakukan tindak korupsi serta kepala kantor pajak yang menjadi mafia pajak.

"Kita punya dua kasus ekstrem dan saya jengkel soal itu," ungkapnya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/12/2019). 

 

Kompas TV

Ledakan yang terjadi di Monas pada tanggal 3 November menyebabkan dua orang TNI terluka. Kapolda metro jaya mengkonfirmasi ledakan tersebut berasal dari granat asap. Granat asap tersebut berbentuk kaleng, dan mengeluarkan asap. Granat ini biasa digunakan oleh TNI sebagai isyarat, sekaligus penyembunyi gerakan tentara. Granat asap memiliki kandungan sulfur, pottasium klorat, dan sodium bikarbonat. Benda  ini tidak bersifat destruktif, tetapi dapat merusak kulit apabila terkena paparan asapnya.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru. 

 

 

 

Media sosial Kompas TV: 

Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV 

Instagram: https://www.instagram.com/kompastv 

Twitter: https://twitter.com/KompasTV 

LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com