Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ini Sikap Politisi Golkar

KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Rizal Mallarangeng mengimbau wacana tentang amandemen konstitusi, GBHN, dan perpanjangan masa jabatan presiden segera dihentikan.

Pasalnya, perpanjangan masa jabatan presiden bisa membuka kotak pandora yang bakal menyulitkan Indonesia.

“Kita sekarang butuh stabilitas, percepatan pembangunan ekonomi, dan peningkatan pendidikan. Bukan diskusi mubazir yang pada ujungnya bisa merombak warisan reformasi yang sudah berjalan baik selama ini," kata Ketua Korbid Galsus (Penggalangan Khusus) DPP Partai Golkar, Rizal Mallarangeng dalam pernyataan tertulis, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Usulan Jabatan Presiden 3 Periode dan Tawa Kecil Jokowi

Rizal menyatakan, Partai Golkar sejak awal sudah bersikap seperti itu.

“Golkar yang sekarang adalah anak kandung reformasi. Karena itu, sejak wacana itu dimunculkan beberapa bulan silam, sikap kami selalu jelas dan tegas," katanya.

Adapun Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan, Partai Golkar mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang selalu menjaga prinsip pembatasan kekuasaan.

“Bapak Presiden Jokowi selalu setia menjaga barisan reformasi dan menjaga prinsip pembatasan kekuasaan,” kata Airlangga saat pembukaan Munas Partai Golkar, Selasa (3/12/2019).

Dinamika internal Golkar

Prinsip reformasi dan demokrasi, menurut Rizal, juga tercermin dalam pengelolaan dinamika internal partai hingga penyelenggaraan Munas yang berlangsung 3 hingga 6 Desember 2019.

“Lihat saja, Munas Golkar akan berjalan damai dan demokratis. Ada perdebatan dan dinamika, tapi pada akhirnya semua akan taat pada asas dan aturan partai," jelasnya.

Ia menegaskan, seluruh kader Golkar belajar dari masa lalu dan berkomitmen untuk menjaga persatuan partai berlambang pohon beringin itu.

“Kami tidak ingin terpecah lagi. Semua pihak kini sepakat, demokrasi adalah jalan terbaik, baik dalam konteks partai maupun dalam konteks negara yang lebih besar," kata dia.

Baca juga: Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Hampir Pasti Aklamasi

Presiden Joko Widodo menyampaikan penghargaan kepada seluruh kader Partai Golkar yang mampu berdemokrasi dengan elegan melalui Munas Partai Golkar.

Apalagi, persaingan bakal calon Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 tak lagi memanas usai Bambang Soesatyo alias Bamsoet mundur dari bursa pencalonan.

Keputusan Ketua MPR RI itu tentu berpengaruh pada dinamika internal Partai Golkar.

Menurut Jokowi, dinamika internal Golkar yang merupakan salah satu partai besar di Indonesia berpengaruh pada situasi politik di Indonesia.

“Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi cara-cara berdemokrasi yang diperlihatkan Partai Golkar dalam Munas X ini,” ujar Jokowi sebelum membuka Munas Partai Golkar.