SOROT POLITIK

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ini Sikap Politisi Golkar

Kompas.com - 03/12/2019, 22:16 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDi Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Munas Partai Golkar yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Selasa (3/12/2019). Dok. Partai GolkarKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDi Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Munas Partai Golkar yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Selasa (3/12/2019).

KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Rizal Mallarangeng mengimbau wacana tentang amandemen konstitusi, GBHN, dan perpanjangan masa jabatan presiden segera dihentikan.

Pasalnya, perpanjangan masa jabatan presiden bisa membuka kotak pandora yang bakal menyulitkan Indonesia.

“Kita sekarang butuh stabilitas, percepatan pembangunan ekonomi, dan peningkatan pendidikan. Bukan diskusi mubazir yang pada ujungnya bisa merombak warisan reformasi yang sudah berjalan baik selama ini," kata Ketua Korbid Galsus (Penggalangan Khusus) DPP Partai Golkar, Rizal Mallarangeng dalam pernyataan tertulis, Selasa (3/12/2019).


Baca juga: Usulan Jabatan Presiden 3 Periode dan Tawa Kecil Jokowi

Rizal menyatakan, Partai Golkar sejak awal sudah bersikap seperti itu.

“Golkar yang sekarang adalah anak kandung reformasi. Karena itu, sejak wacana itu dimunculkan beberapa bulan silam, sikap kami selalu jelas dan tegas," katanya.

Adapun Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan, Partai Golkar mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang selalu menjaga prinsip pembatasan kekuasaan.

“Bapak Presiden Jokowi selalu setia menjaga barisan reformasi dan menjaga prinsip pembatasan kekuasaan,” kata Airlangga saat pembukaan Munas Partai Golkar, Selasa (3/12/2019).

Dinamika internal Golkar

Prinsip reformasi dan demokrasi, menurut Rizal, juga tercermin dalam pengelolaan dinamika internal partai hingga penyelenggaraan Munas yang berlangsung 3 hingga 6 Desember 2019.

“Lihat saja, Munas Golkar akan berjalan damai dan demokratis. Ada perdebatan dan dinamika, tapi pada akhirnya semua akan taat pada asas dan aturan partai," jelasnya.

Ia menegaskan, seluruh kader Golkar belajar dari masa lalu dan berkomitmen untuk menjaga persatuan partai berlambang pohon beringin itu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Nasional
Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Nasional
Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki Aceh

Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki Aceh

Nasional
Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X