Kompas.com - 03/12/2019, 22:16 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDi Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Munas Partai Golkar yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Selasa (3/12/2019). Dok. Partai GolkarKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDi Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Munas Partai Golkar yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Selasa (3/12/2019).

KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Rizal Mallarangeng mengimbau wacana tentang amandemen konstitusi, GBHN, dan perpanjangan masa jabatan presiden segera dihentikan.

Pasalnya, perpanjangan masa jabatan presiden bisa membuka kotak pandora yang bakal menyulitkan Indonesia.

“Kita sekarang butuh stabilitas, percepatan pembangunan ekonomi, dan peningkatan pendidikan. Bukan diskusi mubazir yang pada ujungnya bisa merombak warisan reformasi yang sudah berjalan baik selama ini," kata Ketua Korbid Galsus (Penggalangan Khusus) DPP Partai Golkar, Rizal Mallarangeng dalam pernyataan tertulis, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Usulan Jabatan Presiden 3 Periode dan Tawa Kecil Jokowi

Rizal menyatakan, Partai Golkar sejak awal sudah bersikap seperti itu.

“Golkar yang sekarang adalah anak kandung reformasi. Karena itu, sejak wacana itu dimunculkan beberapa bulan silam, sikap kami selalu jelas dan tegas," katanya.

Adapun Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan, Partai Golkar mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang selalu menjaga prinsip pembatasan kekuasaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Bapak Presiden Jokowi selalu setia menjaga barisan reformasi dan menjaga prinsip pembatasan kekuasaan,” kata Airlangga saat pembukaan Munas Partai Golkar, Selasa (3/12/2019).

Dinamika internal Golkar

Prinsip reformasi dan demokrasi, menurut Rizal, juga tercermin dalam pengelolaan dinamika internal partai hingga penyelenggaraan Munas yang berlangsung 3 hingga 6 Desember 2019.

“Lihat saja, Munas Golkar akan berjalan damai dan demokratis. Ada perdebatan dan dinamika, tapi pada akhirnya semua akan taat pada asas dan aturan partai," jelasnya.

Ia menegaskan, seluruh kader Golkar belajar dari masa lalu dan berkomitmen untuk menjaga persatuan partai berlambang pohon beringin itu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Nasional
KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

Nasional
Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Nasional
Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Nasional
Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materiil

Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materiil

Nasional
Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan sampai Abai Prokes

Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan sampai Abai Prokes

Nasional
Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Nasional
Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Nasional
Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Nasional
Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.