Fraksi Nasdem di DPR Nyatakan Belum Bersikap soal Amendemen UUD 1945

Kompas.com - 03/12/2019, 22:04 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa KOMPAS.COM/FARIDAWakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Saan Mustopa mengatakan, pihaknya turut mewacanakan amendemen UUD 1945.

Meski demikian, hal tersebut belum menjadi sikap tegas Nasdem soal rencana amendemen.

Saan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melebar dari persoalan haluan negara menjadi soal wacana presiden dipilih oleh MPR.

"Kalau kita ya dari awal mewacanakan, bukan bersikap. Mewacanakan, menggagas, pertama, amendemen konstitusi secara menyeluruh termasuk di dalamnya soal wacana terkait masa jabatan presiden, haluan negara, dan seterusnya," kata Saan di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Saan: Nasdem Memastikan PKS Clear dari Kelompok Radikal

Terkait wacana amendemen itu, lanjut Saan, Nasdem tentu akan melihat pandangan publik apakah mendukung amendemen itu atau tidak.

"Kalau ternyata masukan mayoritas masyarakat kita umumnya tidak setuju dengan amandemen, jangankan misalnya soal masa jabatan presisden, tetapi terkait amandemen saja tidak setuju, maka Nasdem akan mengikuti sikap dari umumnya masyarakat. Nasdem tidak akan setuju," kata Saan.

"Jadi, kita akan lihat, respons dari masyarakat, karena ini belum sampai pada sikap, belum ada usulan, baru gagasan. Kalau umumnya publik tidak menghendaki amendemen, ya udah kita stop saja enggak usah ada lagi amendemen, baik terbatas maupun menyeluruh," kata dia.

Ia menyebutkan, sikap Presiden Jokowi saat ini tentu akan menjadi masukan bagi Nasdem. Saan kembali menegaskan, Nasdem juga akan melihat respons publik soal wacana amendemen itu.

"Tinggal kita lihat, publik seperti apa, menunggu publik. Nasdem sekali lagi itu semua sebagai sebuah gagasan yang perlu mendapatkan respons masukan dari masyarakat. Jadi itu wacana kita," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 di MPR yang melebar dari persoalan haluan negara.

Baca juga: Sekjen PDI-P Apresiasi Sikap Jokowi Tolak Masa Jabatan Tiga Periode

Padahal, sejak awal wacana amendemen ini muncul, Jokowi sudah mengingatkan agar tidak melebar.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden 3 periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," kata dia.

Jokowi menegaskan, ia tidak setuju dengan usul jabatan presiden 3 periode.

Sebab, ia merupakan produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-Reformasi.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Nasional
Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Nasional
Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

"Outbreak" Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

Nasional
Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Nasional
Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Nasional
Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Nasional
Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Nasional
Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Nasional
Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Nasional
Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X