Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Munas Golkar, Jokowi Tegaskan Tak Intervensi Pemilihan Ketum

Kompas.com - 03/12/2019, 20:58 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ia tidak mengintervensi persaingan kursi ketua umum Partai Golkar.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar, di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/12/2019) malam.

"Kemarin ada yang menyampaikan Istana intervensi. Tidak ada. Saya berikan jaminan tidak ada," kata Jokowi di hadapan peserta Munas.

Jokowi mengakui ia sendiri mendengar berbagai isu liar terkait campur tangan Istana Kepresidenan di Munas Golkar.

Salah satu isu itu yang menyebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumpulkan ketua DPD Partai Golkar yang merupakan pemilik suara di Munas.

Baca juga: Jokowi Ajak Peserta Munas Golkar Tepuk Tangan untuk Bambang Soesatyo

Jokowi mengaku langsung mengklarifikasi ke Pratikno begitu mendengar informasi tersebut. Pratikno pun langsung membantah kabar itu.

"Kalau ada yang menyampaikan Pak Menseneg, saya berikan jaminan tidak. Tidak ada. Memang betul-betul tidak ada," kata Jokowi.

Bahkan Jokowi menantang para pimpinan DPD Partai Golkar yang hadir untuk maju ke atas panggung jika benar memang pernah berinteraksi dengan Pratikno.

"Silakan maju, saya beri sepeda," kata Jokowi.

Baca juga: Cerita Kalla yang Tak Pernah Didukung Golkar Saat Ikut Pilpres

Para peserta Munas Partai Golkar tertawa mendengar tantangan dari Jokowi itu. Namun, tak ada satu pun yang maju ke atas panggung.

Jokowi mengaku tidak bisa memastikan apakah tiga menterinya yang berasal dari Partai Golkar juga tidak ikut-ikutan dalam perebutan kursi ketum ini.

Menurut dia, menteri yang berasal dari Partai Golkar sah-sah saja jika jika ikut terlibat dalam persaingan politik di partai beringin.

Menteri Jokowi yang berasal dari Partai Golkar yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Zainuddin Amali, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Ada juga Jerry Sambuaga yang berstatus wakil menteri.

"Ini kan memang kader Partai Golkar semuanya. Tapi kalau di luar itu, kalau ada yang manggil manggil (DPD) silakan ke sini. Maju ke depan, benar saya beri sepeda," kata dia.

Baca juga: Bamsoet Ungkap Hal yang Bikin Ia Mundur dari Caketum Golkar

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga sekaligus mengapresiasi langkah Bambang Soesatyo yang mengundurkan diri dari bursa calon ketum Partai Golkar menjelang munas.

Mundurnya Bambang juga diikuti sejumlah calon lain seperti Indra Bambang Utoyo dan Agun Gunanjar. Peluang petahana Airlangga Hartarto untuk terpilih menjadi ketua umum secara aklamasi pun semakin menguat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com