Senang Jokowi Tolak Penambahan Masa Jabatan, Emil Salim: Jangan Ingkari Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan sekaligus ekonom Emil Salim mengaku senang dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menolak usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Saya senang Pak Jokowi segera menangkap (maksud wacana pengajuan masa jabatan Presiden), maksudnya cari muka, menjerumuskan. Pokoknya beliau menolak, saya senang," kata Emil di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia ini mengaku setuju dengan sikap Jokowi yang tegas menolak penambahan masa jabatan presiden.

Baca juga: PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup Dua Periode

Sebab, ia menganggap bahwa usulan itu adalah suatu hal yang salah.

"Saya setuju beliau tegas menolak dan tiga periode itu salah. Kenapa kita reformasi? Kan untuk menegakkan demokrasi," kata dia.

Menurut Emil, demokrasi sudah mengatakan bahwa 10 tahun masa jabatan presiden sudah cukup.

Sebab, kata dia, Indonesia melakukan reformasi salah satunya adalah untuk menghindari supaya masa kerja presiden menjadi panjang dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Baca juga: Duduk Perkara Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

"Kita mengadakan reformasi salah satunya adalah menghindari supaya masa kerja presiden seolah-olah panjang, lama," kata dia.

Oleh karena itu, kesepakatan selama 10 tahun saat reformasi itu dinilainya harus dipegang teguh hingga saat ini.

Apabila penambahan masa jabatan menjadi tiga periode itu dilakukan, menurut Emil, Indonesia akan kembali ke masa sebelum reformasi.

"Hasil reformasi sepakat 10 tahun (masa jabatan Presiden), ya sudah pegang itu. Kalau mau ke tiga (periode) itu kembali ke masa pra reformasi. Jadi mengingkari semangat reformasi," kata dia.

Sebelumnya, dalam rencana amendemen terbatas UUD 1945 terungkap berbagai pendapat dari masyarakat terkait perubahan masa jabatan presiden.

Baca juga: Soal Amendemen, MUI Minta Masa Jabatan Presiden 2 Periode Dipertahankan

Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode.

Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali. Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali.

Jokowi kemudian menegaskan, tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Ia pun merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Dorong Penambahan Masa Jabatan Presiden, Nasdem Bantah Cari Muka ke Jokowi

Jokowi menegaskan, sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata dia.