Senang Jokowi Tolak Penambahan Masa Jabatan, Emil Salim: Jangan Ingkari Reformasi

Kompas.com - 03/12/2019, 19:45 WIB
Cendekiawan Emil Salim saat ditemui usai diskusi Walhi bertajuk Menakar Komitmen Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM dalam Lima Tahu ke Depan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariCendekiawan Emil Salim saat ditemui usai diskusi Walhi bertajuk Menakar Komitmen Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM dalam Lima Tahu ke Depan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan sekaligus ekonom Emil Salim mengaku senang dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menolak usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Saya senang Pak Jokowi segera menangkap (maksud wacana pengajuan masa jabatan Presiden), maksudnya cari muka, menjerumuskan. Pokoknya beliau menolak, saya senang," kata Emil di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia ini mengaku setuju dengan sikap Jokowi yang tegas menolak penambahan masa jabatan presiden.

Baca juga: PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup Dua Periode

Sebab, ia menganggap bahwa usulan itu adalah suatu hal yang salah.

"Saya setuju beliau tegas menolak dan tiga periode itu salah. Kenapa kita reformasi? Kan untuk menegakkan demokrasi," kata dia.

Menurut Emil, demokrasi sudah mengatakan bahwa 10 tahun masa jabatan presiden sudah cukup.

Sebab, kata dia, Indonesia melakukan reformasi salah satunya adalah untuk menghindari supaya masa kerja presiden menjadi panjang dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Baca juga: Duduk Perkara Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

"Kita mengadakan reformasi salah satunya adalah menghindari supaya masa kerja presiden seolah-olah panjang, lama," kata dia.

Oleh karena itu, kesepakatan selama 10 tahun saat reformasi itu dinilainya harus dipegang teguh hingga saat ini.

Apabila penambahan masa jabatan menjadi tiga periode itu dilakukan, menurut Emil, Indonesia akan kembali ke masa sebelum reformasi.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Irjen Napoleon

Ini Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Irjen Napoleon

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Nasional
UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

Nasional
Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Nasional
KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

Nasional
UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

Nasional
Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Nasional
Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

Nasional
KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

Nasional
Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X