Soal Penggunaan Teknologi Pemilu, Pimpinan Komisi II Tekankan Pentingnya Perbaikan Regulasi

Kompas.com - 03/12/2019, 18:23 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa KOMPAS.COM/FARIDAWakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menekankan pentingnya perbaikan regulasi ketika Indonesia ingin mengembangkan penggunaan teknologi untuk Pemilu di masa depan nanti.

Hal itu disampaikan Saan dalam diskusi dan peluncuran buku bertajuk "Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung untuk Indonesia" di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

"Kita sedang mempersiapkan diri untuk revisi undang-undang Pemilu itu. Pertama, adalah teknologi terkait soal selain transparansi itu, ada efisiensi, ada efektivitas," kata Saan dalam paparannya.

Baca juga: Indonesia Diharapkan Mulai Kaji Penggunaan Teknologi Pungut Hitung untuk Pemilu Masa Depan


Ia menilai, pengembangan penggunaan teknologi penting dalam meningkatkan kualitas Pemilu.

Pengembangan itu juga ditujukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang semakin canggih.

"Kita banyak pengalaman yang dilakukan Komisi II ke daerah-daerah dengan geografis yang luar biasa, itu kalau misal kita masih mengabaikan teknologi itu tingkat kecepatan kita mendapatkan hasil itu susah kita dapatkan," katanya.

Baca juga: Ketua KPU Akui Penyelenggaraan Pemilu Masih Prosedural, Bukan Substansial

Saan menyatakan, pihaknya terus berupaya menampung berbagai masukan dari sejumlah pihak soal pengembangan penggunaan teknologi dalam Pemilu ke depan.

"Kebetulan UU Pemilu ini rencana untuk Pemilu 2024 kita masukan dalam Prolegnas Prioritas, jadi di 2020 bisa mulai dibahas sehingga 2021 sudah selesai, menjadi undang-undang," ujar dia.

Menurut Saan, salah satu wacana yang berkembang adalah pemanfaatan teknologi electronic recapitulation atau e-Recap untuk mempercepat proses rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara.

"Ini mungkin yang berkembang wacananya terkait e-Recap ya. Kita ingin tidak terlalu banyak tempat, apalagi pengalaman 2014 itu tahapannya banyak. Ini selain tidak efisien dan efektif serta belum cepat untuk mendapatkan hasil Pemilu. Dan potensi manipulasi itu sangat terbuka," kata politisi Nasdem itu.

Baca juga: KPU Akan Petakan TPS yang Siap Gunakan e-Rekap di Pilkada 2020

"Kita ingin misalnya nanti kalau sama-sama ingin gunakan e-Recap bisa meringkas tahapan yang dilalui dan menjadi efisien dan transparan," lanjut Saan.

Meski demikian, Saan menegaskan bahwa penggunaan teknologi semacam ini perlu memiliki pertimbangan serta payung hukum yang jelas dan memadai.

Sebab, jika terjadi sebaliknya, akan menjadi persoalan baru yang mengganggu Pemilu itu sendiri.

"Potensi dispute-nya, persoalan, sengketa dan sebagainya akan mudah menjadi persoalan baru. Karena kalau tidak ada payung hukumnya, jadi malah nantinya merusak pemilunya sendiri," tegas dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Nasional
Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X