Soal Penggunaan Teknologi Pemilu, Pimpinan Komisi II Tekankan Pentingnya Perbaikan Regulasi

Kompas.com - 03/12/2019, 18:23 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa KOMPAS.COM/FARIDAWakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menekankan pentingnya perbaikan regulasi ketika Indonesia ingin mengembangkan penggunaan teknologi untuk Pemilu di masa depan nanti.

Hal itu disampaikan Saan dalam diskusi dan peluncuran buku bertajuk "Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung untuk Indonesia" di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

"Kita sedang mempersiapkan diri untuk revisi undang-undang Pemilu itu. Pertama, adalah teknologi terkait soal selain transparansi itu, ada efisiensi, ada efektivitas," kata Saan dalam paparannya.

Baca juga: Indonesia Diharapkan Mulai Kaji Penggunaan Teknologi Pungut Hitung untuk Pemilu Masa Depan

Ia menilai, pengembangan penggunaan teknologi penting dalam meningkatkan kualitas Pemilu.

Pengembangan itu juga ditujukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang semakin canggih.

"Kita banyak pengalaman yang dilakukan Komisi II ke daerah-daerah dengan geografis yang luar biasa, itu kalau misal kita masih mengabaikan teknologi itu tingkat kecepatan kita mendapatkan hasil itu susah kita dapatkan," katanya.

Baca juga: Ketua KPU Akui Penyelenggaraan Pemilu Masih Prosedural, Bukan Substansial

Saan menyatakan, pihaknya terus berupaya menampung berbagai masukan dari sejumlah pihak soal pengembangan penggunaan teknologi dalam Pemilu ke depan.

"Kebetulan UU Pemilu ini rencana untuk Pemilu 2024 kita masukan dalam Prolegnas Prioritas, jadi di 2020 bisa mulai dibahas sehingga 2021 sudah selesai, menjadi undang-undang," ujar dia.

Menurut Saan, salah satu wacana yang berkembang adalah pemanfaatan teknologi electronic recapitulation atau e-Recap untuk mempercepat proses rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara.

"Ini mungkin yang berkembang wacananya terkait e-Recap ya. Kita ingin tidak terlalu banyak tempat, apalagi pengalaman 2014 itu tahapannya banyak. Ini selain tidak efisien dan efektif serta belum cepat untuk mendapatkan hasil Pemilu. Dan potensi manipulasi itu sangat terbuka," kata politisi Nasdem itu.

Baca juga: KPU Akan Petakan TPS yang Siap Gunakan e-Rekap di Pilkada 2020

"Kita ingin misalnya nanti kalau sama-sama ingin gunakan e-Recap bisa meringkas tahapan yang dilalui dan menjadi efisien dan transparan," lanjut Saan.

Meski demikian, Saan menegaskan bahwa penggunaan teknologi semacam ini perlu memiliki pertimbangan serta payung hukum yang jelas dan memadai.

Sebab, jika terjadi sebaliknya, akan menjadi persoalan baru yang mengganggu Pemilu itu sendiri.

"Potensi dispute-nya, persoalan, sengketa dan sebagainya akan mudah menjadi persoalan baru. Karena kalau tidak ada payung hukumnya, jadi malah nantinya merusak pemilunya sendiri," tegas dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal

Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal

Nasional
MAKI Duga Djoko Tjandra Tak Terdeteksi Imigrasi Karena Ganti Nama

MAKI Duga Djoko Tjandra Tak Terdeteksi Imigrasi Karena Ganti Nama

Nasional
Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Nasional
Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Nasional
Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Nasional
Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Nasional
Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X