Rabu Besok, Baleg-Menkumham Gelar Rapat Bahas Prolegnas 2019-2024

Kompas.com - 03/12/2019, 17:57 WIB
Rieke Diah Pitaloka tengah berupaya membuat PT Indonesia tidak pailit DPR RIRieke Diah Pitaloka tengah berupaya membuat PT Indonesia tidak pailit

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Rabu (4/11/2019) besok.

Rapat tersebut akan membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 maupun RUU prolegnas prioritas 2020.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, rapat kerja pada Rabu merupakan agenda awal.

"Besok kita rapat kerja dengan Menkumham. Untuk bahas prolegnas, sinkronisasi. Tapi belum pengambilan keputusan," ujar Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Fraksi PPP Usulkan 5 RUU Ini di Prolegnas 2019-2024

Dalam rapat itu, akan dibentuk panitia kerja (panja) yang nantinya membahas RUU untuk prolegnas dan prolegnas prioritas.

"Besok baru rapat kerja awal dan kita akan masuk kepada panja prolegnasnya," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, rapat juga akan membahas berbagai usulan RUU yang sudah disampaikan dalam rapat internal baleg Selasa ini.

Menurut Rieke, fraksi, komisi dan anggota baleg telah menyampaikan usulan RUU prolegnas dan prolegnas prioritas.

"Jadi hari ini masih brainstorming untuk kumpulkan (usulan RUU) dari komisi, dari fraksi dan dari anggota, yang untuk masuk long list (prolegnas) 2019-2024 dan yang prioritas 2020 termasuk yang diusulkan oleh baleg dan anggota baleg," tambah Rieke.

Baca juga: PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Diketahui, Fraksi PPP mengusulkan inisiatif untuk mengajukan RUU untuk prolegnas 2019-2024 ini.

Adapun, kelima RUU tersebut adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Wisata Halal, Ekonomi Syariah, RUY Perlindungan Anak Yatim dan Anak Terlantar, serta revisi UU Ormas.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi mengatakan, usulan tersebut disampaikan karena Fraksi PPP memberikan perhatian besar kepada aspirasi umat Islam, yang menjadi konstituen PPP.

"Sejumlah aspirasi, usulan dan masukan yang disampaikan kepada Fraksi PPP ditindaklanjuti dengan berbagai cara, di antaranya dengan memformulasikannya menjadi RUU," kata Baidowi di Ruang Fraksi PPP, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Menkumham: Omnibus Law Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Baidowi mengatakan, RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah diusulkan oleh pihaknya sejak dua periode lalu. Namun, pembahasannya kerap kali menghadapi berbagai persoalan.

Dengan demikian, kali ini pihaknya pun akan mengintensifkan lobi dan komunikasi dengan fraksi lainnya untuk membangun kesepahaman agar RUU tersebut bisa dibahas dan diajukan menjadi RUU usulan DPR.

Sementara itu Anggota Komisi VII Fraksi PPP Abwar Idris mengatakan, kelima RUU yang diusulkan oleh fraksinya ini sangatlah strategis.

"Contohnya yang pelarangan minum alkohol sudah dua periode diajukan PPP tapi banyak yang menghalangi sehingga belum lahir. Maka kali ini di periode ini harus lahir," kata dia. 

 

Kompas TV

Perum Bulog menyatakan akan lebih komersial karena kurangnya penugasan dari pemerintah dalam menyediakan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dirut Bulog Budi Waseso menyebut upaya penguatan komersial ini salah satu tujuannya adalah untuk membantu menutupi utang.

Dalam konferensi pers di lobi Kantor Badan Urusan Logistik, Direktur Utama Bulog menyebut sejumlah upaya komersial ditempuh Bulog untuk menyediakan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Diantaranya penjualam komoditi melalui daring, kerja sama antar retail, dan kerja sama dengan pihak swasta, dan juga BUMN. Budi Waseso menyebut upaya ini ditempuh untuk menutupi hutang komersil, khususnya dari cadangan beras pemerintah.

#BudiWaseso #Bulog 

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.
Media social Kompas TV:
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv
Twitter: https://twitter.com/KompasTV
LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Nasional
Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Nasional
Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Nasional
DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

Nasional
Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Nasional
Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.