Rabu Besok, Baleg-Menkumham Gelar Rapat Bahas Prolegnas 2019-2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Rabu (4/11/2019) besok.

Rapat tersebut akan membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 maupun RUU prolegnas prioritas 2020.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, rapat kerja pada Rabu merupakan agenda awal.

"Besok kita rapat kerja dengan Menkumham. Untuk bahas prolegnas, sinkronisasi. Tapi belum pengambilan keputusan," ujar Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Fraksi PPP Usulkan 5 RUU Ini di Prolegnas 2019-2024

Dalam rapat itu, akan dibentuk panitia kerja (panja) yang nantinya membahas RUU untuk prolegnas dan prolegnas prioritas.

"Besok baru rapat kerja awal dan kita akan masuk kepada panja prolegnasnya," lanjut dia.

Selain itu, rapat juga akan membahas berbagai usulan RUU yang sudah disampaikan dalam rapat internal baleg Selasa ini.

Menurut Rieke, fraksi, komisi dan anggota baleg telah menyampaikan usulan RUU prolegnas dan prolegnas prioritas.

"Jadi hari ini masih brainstorming untuk kumpulkan (usulan RUU) dari komisi, dari fraksi dan dari anggota, yang untuk masuk long list (prolegnas) 2019-2024 dan yang prioritas 2020 termasuk yang diusulkan oleh baleg dan anggota baleg," tambah Rieke.

Baca juga: PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Diketahui, Fraksi PPP mengusulkan inisiatif untuk mengajukan RUU untuk prolegnas 2019-2024 ini.

Adapun, kelima RUU tersebut adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Wisata Halal, Ekonomi Syariah, RUY Perlindungan Anak Yatim dan Anak Terlantar, serta revisi UU Ormas.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi mengatakan, usulan tersebut disampaikan karena Fraksi PPP memberikan perhatian besar kepada aspirasi umat Islam, yang menjadi konstituen PPP.

"Sejumlah aspirasi, usulan dan masukan yang disampaikan kepada Fraksi PPP ditindaklanjuti dengan berbagai cara, di antaranya dengan memformulasikannya menjadi RUU," kata Baidowi di Ruang Fraksi PPP, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Menkumham: Omnibus Law Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Baidowi mengatakan, RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah diusulkan oleh pihaknya sejak dua periode lalu. Namun, pembahasannya kerap kali menghadapi berbagai persoalan.

Dengan demikian, kali ini pihaknya pun akan mengintensifkan lobi dan komunikasi dengan fraksi lainnya untuk membangun kesepahaman agar RUU tersebut bisa dibahas dan diajukan menjadi RUU usulan DPR.

Sementara itu Anggota Komisi VII Fraksi PPP Abwar Idris mengatakan, kelima RUU yang diusulkan oleh fraksinya ini sangatlah strategis.

"Contohnya yang pelarangan minum alkohol sudah dua periode diajukan PPP tapi banyak yang menghalangi sehingga belum lahir. Maka kali ini di periode ini harus lahir," kata dia.