Walau Jadi Sumber Korupsi, Amdal Disarankan Tidak Dihapus

Kompas.com - 03/12/2019, 17:22 WIB
Cendekiawan Emil Salim saat ditemui usai diskusi Walhi bertajuk Menakar Komitmen Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM dalam Lima Tahu ke Depan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariCendekiawan Emil Salim saat ditemui usai diskusi Walhi bertajuk Menakar Komitmen Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM dalam Lima Tahu ke Depan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Emil Salim mengakui bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) sebagai syarat proyek pembangunan kerap menjadi sumber praktik koruptif.

Hal tersebut disampaikan Emil dalam diskusi bertajuk 'Menakar Komitmen Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM dalam Lima Tahun ke Depan' di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

"Saya tanya ke pejabat di pemerintahan, kenapa amdal mau dibuang? Dia bilang, maksud baik bikin amdal. Tapi fakta keadaan amdal disogok, diperkosa pengusaha. Amdal jadi sumber korupsi," kata Emil.

"Jadi bendera yang dipakai lingkungan, tapi muatannya korupsi. Ini adalah ancaman bagi kita. Banyak yang gunakan bendera lingkungan, amdal, HAM dan lainnya. Tapi muatannya adalah cari uang," lanjut dia.

Baca juga: Kritik soal Rencana Pemerintah Hapus Amdal dan IMB: Dianggap Konyol, Rusak Lingkungan, hingga Tak Mendesak

Melalui amdal, anggaran yang dikucurkan bisa melebihi perencanaan (over price).

"Tampaknya amdal ini disalahgunakan, bukan untuk lingkungan tapi untuk mencari uang. Itu keliru. Jadi karena itu pemerintah (harus) cari cara untuk memangkasnya," kata dia.

Emil menegaskan bahwa amdal dan izin mendirikan bangunan (IMB) sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan proyek pembangunan.

Oleh karena itu, menurut Emil, bukan amdal dan IMB yang harus dihapus, melainkan hal-hal yang menyebabkan birokrasi dalam membuat amdal dan IMB mahal harus dihapus.

"Tapi prinsip bahwa dalam pembangunan dampak ekonomi, sosial, lingkungan harus dipertahankan. Diterjemahkan dengan cara-cara yang tidak terlalu birokratis," kata dia.

Baca juga: Wacana Penghapusan IMB dan Amdal Dinilai Bukan Hal Mendesak

"Bukan dihapus, tapi cara menjalankan amdal sering terlalu birokratis dan tinggi biayanya. Itu yang harus diberantas," lanjut Emil.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengungkapkan, dalam implementasiya di lapangan, IMB dan amdal justru menjadi penghambat proses investasi.

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah terkait rencana menghapus syarat IMB dan amdal sebagai bentuk penyederhanaan izin.

"Salah satu pertimbanganya itu. Yang jelas dia menambah birokrasi. Menambah proses lagi untuk orang mau investasi, rakyat mau mengembangkan tanahnya. Jadi tertunda," ujar Surya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X