Kompas.com - 03/12/2019, 17:22 WIB
Cendekiawan Emil Salim saat ditemui usai diskusi Walhi bertajuk Menakar Komitmen Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM dalam Lima Tahu ke Depan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariCendekiawan Emil Salim saat ditemui usai diskusi Walhi bertajuk Menakar Komitmen Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM dalam Lima Tahu ke Depan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Emil Salim mengakui bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai syarat proyek pembangunan kerap menjadi sumber praktik koruptif.

Hal tersebut disampaikan Emil dalam diskusi bertajuk 'Menakar Komitmen Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM dalam Lima Tahun ke Depan' di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

"Saya tanya ke pejabat di pemerintahan, kenapa amdal mau dibuang? Dia bilang, maksud baik bikin amdal. Tapi fakta keadaan amdal disogok, diperkosa pengusaha. Amdal jadi sumber korupsi," kata Emil.

"Jadi bendera yang dipakai lingkungan, tapi muatannya korupsi. Ini adalah ancaman bagi kita. Banyak yang gunakan bendera lingkungan, amdal, HAM dan lainnya. Tapi muatannya adalah cari uang," lanjut dia.

Baca juga: Kritik soal Rencana Pemerintah Hapus Amdal dan IMB: Dianggap Konyol, Rusak Lingkungan, hingga Tak Mendesak

Melalui amdal, anggaran yang dikucurkan bisa melebihi perencanaan (over price).

"Tampaknya amdal ini disalahgunakan, bukan untuk lingkungan tapi untuk mencari uang. Itu keliru. Jadi karena itu pemerintah (harus) cari cara untuk memangkasnya," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Emil menegaskan bahwa amdal dan izin mendirikan bangunan (IMB) sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan proyek pembangunan.

Oleh karena itu, menurut Emil, bukan amdal dan IMB yang harus dihapus, melainkan hal-hal yang menyebabkan birokrasi dalam membuat amdal dan IMB mahal harus dihapus.

"Tapi prinsip bahwa dalam pembangunan dampak ekonomi, sosial, lingkungan harus dipertahankan. Diterjemahkan dengan cara-cara yang tidak terlalu birokratis," kata dia.

Baca juga: Wacana Penghapusan IMB dan Amdal Dinilai Bukan Hal Mendesak

"Bukan dihapus, tapi cara menjalankan amdal sering terlalu birokratis dan tinggi biayanya. Itu yang harus diberantas," lanjut Emil.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengungkapkan, dalam implementasiya di lapangan, IMB dan amdal justru menjadi penghambat proses investasi.

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah terkait rencana menghapus syarat IMB dan amdal sebagai bentuk penyederhanaan izin.

"Salah satu pertimbanganya itu. Yang jelas dia menambah birokrasi. Menambah proses lagi untuk orang mau investasi, rakyat mau mengembangkan tanahnya. Jadi tertunda," ujar Surya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X