Ini Mata Rantai Korupsi Politikus dan Pengusaha Menurut Emil Salim...

Kompas.com - 03/12/2019, 16:41 WIB
Emil Salim KOMPAS/WAWAN H PRABOWOEmil Salim

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Emil Salim mengungkap mata rantai praktik koruptif antara pengusaha dan politikus menggunakan sumber daya alam.

Dalam diskusi bertajuk 'Menakar Komitmen Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM dalam Lima Tahun ke Depan' di Hotel Mercure, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019), Emil menjelaskan bahwa praktik koruptif berawal dari ketiadaan dana partai politik.

"Pemerintah dipimpin dari (peserta) pemilu yang didominasi parpol. Yang jadi masalah, parpol di negara berkembang itu tidak punya uang. Siapa yang punya uang? Pengusaha," ujar Emil membuka diskusi.

"Lalu, bagaimana pengusaha cari uang? Dengan menggunakan sumber daya alam. Hutan, kekayaan bumi (tambang dan batu bara) serta laut," lanjut dia.


Baca juga: Sri Mulyani Jengkel Kasus Korupsi Tutupi Kinerja Positif Kemenkeu

Emil melanjutkan, dalam kondisi ini, politikus dan pengusaha membutuhkan satu sama lain.

Politikus melalui parpolnya membutuhkan dana untuk merebut kekuasaan. Sementara, pengusaha butuh politikus yang mengurus negara agar bisnis dan usahanya tetap berjalan lancar.

Pesta demokrasi, yakni pemilu atau pilkada , lanjut Emil, merupakan momentum 'perkawinan' antara kedua kelompok itu.

"Pengusaha perlu ini supaya diterima pemerintah. Bagaimana diterima pemerintah? Melalui politik. Siapa pemain politik? Parpol. Bagaimana bisa rangkul parpol? Saat ada pemilu," papar Emil.

Emil mengakui, biaya politik saat ini sangat tinggi. Ia menyebut, biaya yang dibutuhkan mencapai ratusan miliar agar partai politik mendukungnya.

"Jadi, (politikus) harus jual diri (ke pengusaha). Maka politisi jadi disandera oleh si pemilik uang," ujar Emil.

Baca juga: Emil Salim: UU KPK Hasil Revisi Bawa Kita Kembali ke Era Korupsi

Setelah keinginan politikus tercapai, lanjut Emil, pengusaha pun menagih apa-apa saja yang dia butuhkan agar bisnis dan usahanya tetap berjalan lancar. Bahkan berkembang dibandingkan yang sebelumnya.

Setelah itu, tak menutup kemungkinan pengusaha nekat meminta agar politikus yang sudah masuk ke dalam pemerintahan memberikan, misalnya konsesi lahan.

"Si pemilik uang yang berkata, aku perlu konsesi wilayah itu, aku perlu pertambangan itu, macan- macam. Maka lahirlah kolusi antara donatur pengusaha," ujar Emil.

"Anggota parpol yang terpilih tapi tidak punya uang itu bergabung dengan pemerintah ya sehingga lahirlah korupsi," lanjut dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Nasional
Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Nasional
BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Nasional
Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

Nasional
Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Nasional
Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Nasional
Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Penjelasan Jaksa Agung soal Ucapan Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X