Duduk Perkara Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Kompas.com - 03/12/2019, 15:51 WIB
Ilustrasi pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi pemilu
Penulis Dani Prabowo
|

“UUD 1945 sudah kita amendemen empat kali. Kita tidak ada salahnya kalau amendemen 1-2 kali lagi, tetapi bukan amendemen untuk amendemen. Di sana diperlukan betul-betul penelitian, penelaahan tuntutan kebutuhan yang sesungguhnya untuk tantangan bangsa ini agar tetap tegak, kokoh berjalan sebagai suatu bangsa,” kata dia.

Saat dijumpai di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Surya kembali menyatakan bahwa munculnya penambahan masa jabatan presiden merupakjan sebuah diskursus.

“Ditindaklanjuti saja. Nanti kita lihat apa masyarakat sambutannya. Kalau memang kebutuhan ke arah itu kenapa tidak?" kata Surya pada 23 November 2019.

Ia pun meminta MPR jeli dalam melihat dan memetakan respons masyarakat.

Jika diskursus itu memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat maka harus disudahi. Demikian halnya bila diskursus itu justru akan membawa sebuah kemunduran politik.

"Yang kita waspadai adalah terhadap tentu masalah-masalah yang mengganggu semangat persatuan kita. Untuk apa diskursus yang mengundang perpecahan. Tapi kalau diskursusnya semakin mencerdaskan kehidupan bangsa bagus," ucap dia.

Baca juga: Politisi PDI-P Minta Jokowi Hati-hati Tanggapi Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago.

Menurut dia, usulan penambahan masa jabatan presiden harus dibarengi dengan adanya kajian yang mendalam sebelum direalisasikan.

"Jika ada kekhawatiran mengenai masa jabatan dan pemilihan (presiden) melalui MPR akan menjadi bahan amendemen sementara dan banyak pihak yang tidak setuju, tentu hal tersebut tidak perlu menjadi bagian dari diskusi ke depan," ujar Irma.

"Tentu kami dukung jika ada kajian terlebih dulu. Karena bagi Nasdem yang terpenting adalah kehendak rakyat. Bahkan, saat ini kami fokus pada penguatan sistem presidensial agar pemerintah dapat bekerja dengan otoritas penuh dalam menjalankan amanat rakyat," kata dia.

Saat Ini, Irma menyarankan adanya sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat terkait poin apa saja yang akan diusulkan dalam rencana amendemen UUD 1945.

Dia meminta MPR merumuskan poin-poin rencana itu, kemudian diuji publik. "Setelah itu baru bisa dirumuskan," kata Irma.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Haryanti Puspa Sari, Ihsanuddin, Kristian Erdianto, Dian Erika Nugraheny, Rakhmat Nur Hakim)

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X