Duduk Perkara Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Kompas.com - 03/12/2019, 15:51 WIB
Ilustrasi pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi pemilu
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.comPresiden Joko Widodo menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Wacana itu pertama kali muncul ketika ramai perbincangan terkait rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Jokowi mencurigai, pihak-pihak yang memunculkan wacana penambahan masa jabatan justru ingin merugikan dirinya.

Sebab, pada saat yang sama ia mengusulkan amendemen UUD 1945 dilakukan secara terbatas pada haluan negara.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya. Pertama ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, atau ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin (2/12/2019).

Mengenai adanya usulan penambahan masa jabatan presiden mulanya diungkapkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Baca juga: Jubir MK: Masa Jabatan Presiden Dibatasi untuk Hindari Kesewenang-wenangan

Saat itu, Hidayat menyebut Fraksi Partai Nasdem di DPR mendorong agar masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. 

Padahal, pada saat yang sama, mayoritas fraksi menolak usulan amendemen terkait masa jabatan serta perubahan cara pemilihan presiden.

“Untuk masa jabatan tiga periode itu yang paling mendorong Nasdem,” kata Hidayat saat memaparkan peta politik amendemen UUD 1945 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Namun, sejumlah kader Partai Nasdem membantah hal tersebut. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, misalnya, menyebut bahwa partainya hanya menangkap aspirasi publik perihal masa jabatan presiden.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X