KPK Cegah Tersangka Kasus RTH Bandung ke Luar Negeri

Kompas.com - 03/12/2019, 13:27 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) KPK atau Juru Bicara KPK, Febri Diansyah KOMPAS.COM/HADI MAULANAKepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) KPK atau Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah seorang wiraswasta bernama Dadang Suganda untuk berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

Dadang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan ruang terbuka hijau di Pemerintah Kota Bandung tahun 2012.

"Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan dalam penyidikan dengan tersangka DSG (Dadang), Wiraswasta dalam kasus TPK pengadaan RTH di Kota Bandung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: KPK Sebut Negara Rugi 69 Miliar Akibat Kasus Pengadaan RTH Bandung


Febri mengatakan, permintaan larangan berpergian tersebut telah dikirimkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. 

Pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan ke depan sejak Selasa (26/9/2019) lalu.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan RTH di Kota Bandung yakni seorang pihak swasta bernama Dadang Suganda.

Dadang diduga berperan sebagai makelar dalam pengadaan tanah untuk RTH Bandung dan memperkaya diri sebesar Rp 30 miliar.

"Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp43,65 miliar pada DGS (Dadang). Namun DGS hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah," ucap Febri dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2019).

Penetapan Dadang sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap tiga tersangka sebelumnya yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat.

Kemudian, dua mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Baca juga: KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan RTH di Kota Bandung

Diduga, Tomtom dan Kadar menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran.

Selain itu, keduanya berperan sebagai makelar pembebasan lahan.

Sementara itu, Hery diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian.

Selain itu, dia mengetahui bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung melainkan melalui makelar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X