Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Minta Jokowi Hati-hati Tanggapi Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Kompas.com - 03/12/2019, 11:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengharapkan Presiden Joko Widodo berhati-hati menangkap maksud digulirkannya isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Kami berharap kepada Presiden untuk berhati-hati menangkap itu," ujar Arif di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Hal tersebut disampaikan Arif menyusul reaksi Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa tidak setuju dengan adanya usulan itu.

Presiden Jokowi pun curiga bahwa munculnya isu tersebut karena ada piihak yang ingin menjerumuskannya.

Baca juga: Nasdem Minta Usul Penambahan Masa Jabatan Presiden Dihentikan jika Publik Menolak

Arif menilai, Presiden Jokowi harus hati-hati memberi tanggapan soal perpanjangan masa jabatan presiden karena perspektif yang dimunculkan pasti bermacam-macam.

"Bisa macam-macam perpektifnya, bisa ada yang mencari muka, menjerumuskan, bisa saja macam-macam. Tergantung perspektif, cara pandang," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi Partai Nasdem.

Partai Nasdem sendiri merupakan salah satu partai koalisi pemerintah dan mengusung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Arif mengatakan, partai-partai koalisi pengusung Jokowi perlu berkumpul untuk mendiskusikan hal tersebut.

Baca juga: Usulan Jabatan Presiden 3 Periode dan Tawa Kecil Jokowi...

Namun, ia memastikan bahwa saat ini isu penambahan masa jabatan Presiden hingga tiga periode tersebut tak pernah dibahas MPR.

"Ya mendiskusikan kembali antar-partai koalisi perlu, tetapi memastikan bahwa MPR itu fokus pada isu apa terkait amendemen itu menjadi penting," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, harus ada kekonsistenan bahwa yang pernah dibahas dan dikaji sejauh ini adalah amendemen 1945 terkait pentingnya haluan negara.

"Itu saja. Sebab kalau di luar hal itu, terkait amandemen kami pastikan PDIP tidak akan mendorong isunya kemana-mana," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com