Munas Partai Golkar, dari Saling Klaim Dukungan hingga Kabar Intervensi Istana

Kompas.com - 03/12/2019, 10:47 WIB
Ilustrasi Partai Golkar KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMOIlustrasi Partai Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional (Munas) dalam rangka pemilihan ketua umum Partai Golkar pada 3-6 Desember 2019 diprediksi akan berlangsung sengit.

Sejak pendaftaran bakal calon ketua umum (caketum) Partai Golkar dibuka, ada sembilan orang kader yang mendaftar. 

Mereka adalah Achmad Annama, Agun Gunandjar, Ali Yahya, Ridwan Hisjam, Indra Bambang Utoyo, Derek Loupatty, Aris Mandji, Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto.

Adapun, dua kader yang diprediksi menguasai mayoritas pendukung adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Baik kubu Airlangga dan kubu Bamsoet saling klaim dukungan dari DPD I dan II.

Bahkan, kubu Airlangga disebut-sebut didukung oleh Presiden Joko Widodo dan tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Munas Golkar Dibuka Hari Ini, Berikut Rincian Agendanya

Saling klaim dukungan

Kubu Airlangga, selaku calon petahana di Munas Partai Golkar mengklaim mendapat dukungan mencapai 514 suara dari 559 pemilik hak suara pada Munas.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, dukungan itu berasal dari pertemuan Airlangga di empat daerah yaitu Karawang, Jawa Barat; Padang, Sumatera Barat; Yogyakarta, dan Bali.

Pertemuan tersebut melibatkan 514 pemilik hak suara yang berasal dari ketua DPD provinsi, kota, dan kabupaten.

"Dari perjalanan itu bisa disimpulkan terkumpul 514 dari 559 hak suara," ujar Lodewijk di Solitaire Hotel, Tangerang, Senin (2/12/2019) malam.

Baca juga: Jelang Munas Golkar, Kubu Airlangga Hartarto Klaim Didukung 514 dari 559 Pemilik Suara

Tak hanya itu, pada pertemuan di Solitaire Hotel, Tangerang, Senin (2/12/2019) malam. Airlangga juga mendapat dukungan dari senior-senior Partai Golkar. Tokoh senior itu mulai dari Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Agung Laksono dan Luhut Binsar Panjaitan.

Sementara itu, Senin (18/11/2019) sebelum memutuskan maju sebagai bakal Caketum Partai Golkar, kubu Bambang Soesatyo mengklaim mengantongi dukungan dari DPD I dan DPD II.

Bambang mengatakan, ia mengantongi 367 suara dari kader-kader di daerah.

"Soal maju tidak maju ya tunggu saja. Dukungan DPD, Alhamdulillah, sudah lebih dari 367 yang memiliki suara di daerah. Ya kita lihat nanti perkembangan selanjutnya," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Bamsoet: Jika Golkar Pecah Lagi, Artinya Memberi Masalah pada Pemerintah

Ilustrasi Istana Presiden: Bendera setengah tiang berkibar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/9/2015). Indra Akuntono Ilustrasi Istana Presiden: Bendera setengah tiang berkibar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Kabar intervensi Istana

Saling klaim antara dua kubu juga melebar ke Istana Kepresidenan. Sebab, tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf disebut-sebut ikut campur dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar.

Fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal mengatakan, ketiga menteri tersebut menekan pengurus DPD I, DPD II, dan kepala daerah.

"Jadi ada pembantu (menteri) Presiden, saya enggak mau sebut nama, tapi ada tiga pembantu Presiden yang telepon DPD I, DPD II, dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga," ujar Rizal usai Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Rabu (27/11/2019).

Rizal menyebut, dari tiga menteri tersebut, salah satunya adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, yang turut andil mengintervensi kader daerah.

Menurut Rizal, para menteri tersebut berpihak pada Airlangga. Ia pun mempertanyakan kapasitas ketiga menteri tersebut dalam persiapan Munas Golkar.

Baca juga: Airlangga Hartarto Bantah Istana Ikut Campur dalam Munas Golkar

Adapun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tidak pernah tahu perihal mekanisme pemilihan ketua umum Partai Golkar.

"Apa urusanku? Kacau kamu. Memangnya aku pernah (jadi) orang parpol? Yang milih (ketua umum) siapa? Makanya yang milih siapa di Golkar? DPD kan," ujar Pratikno di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Disebut Intervensi Pemilihan Ketum Golkar, Pratikno: Apa Urusanku?

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan, dia tidak terlibat dalam persaingan pemilihan ketua umum Partai Golkar.

Ia juga mengaku tidak menugasi menterinya untuk ikut campur soal persaingan menuju kursi Golkar 1 ini. 

"Munas itu urusan internal Golkar dan sebagai partai besar tidak mungkin bisa diintervensi menteri dan pihak eksternal," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Jokowi: Golkar Partai Besar, Tak Mungkin Bisa Diintervensi Menteri

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mendaftarkan diri sebagai kandidat Ketua Umum Golkar periode 2019-2024, Senin (2/12/2019).Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mendaftarkan diri sebagai kandidat Ketua Umum Golkar periode 2019-2024, Senin (2/12/2019).
Mekanisme pemilihan

Adapun, dinamika pemilihan ketua umum di Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan bergantung pada mekanisme pemilihan.

Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar Melchias Mekeng mengatakan, mekanisme untuk memperoleh dukungan bagi calon ketua umum baru akan ditentukan oleh seluruh peserta pada saat Munas berlangsung.

Mekeng menjelaskan, ada dua opsi yang nantinya akan dipilih seluruh peserta Munas, yakni melalui pemilihan suara secara langsung atau voting dan penyampaian dukungan secara tertulis.

"Nanti peserta munas yang akan menetapkan mekanisme pemilihan. Jadi, bahwa masih ada yang melihat itu harus pakai surat, ada yang langsung. Ya itulah yang namanya dinamika di dalam parpol," ujar Mekeng di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Ketua Panitia: Mekanisme Pencalonan Akan Ditentukan Saat Munas Golkar

Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, pemilihan ketua umum terdiri dari tiga tahap, yaitu penjaringan, pencalonan dan pemilihan.

Dalam tahap pencalonan, para bakal calon ketua umum harus mendapatkan dukungan sebanyak 30 persen dari pemegang suara.

Jika ada bakal caketum yang memenuhi 30 persen dari pemilik suara, maka dia berhak untuk menjadi calon ketua umum dan mengikuti tahap pemilihan.

Namun, tidak diatur secara rinci mengenai tata cara pencalonan tersebut.

"Di AD/ART ada (syarat) 30 persen harus mendapat dukungan. Ada juga pasalnya di ART, pasal 50, itu disampaikan secara langsung," kata Mekeng.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X