Jokowi Dituntut Sampaikan Perkembangan Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 03/12/2019, 10:22 WIB
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengadakan aksi singkat di sekitar Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019), dalam rangka mendesak Polri untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. KOMPAS.com/Devina HalimSejumlah lembaga swadaya masyarakat mengadakan aksi singkat di sekitar Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019), dalam rangka mendesak Polri untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengungkap perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Tuntutan itu disampaikan menyusul masa tenggat waktu yang diberikan Jokowi kepada Polri untuk mengungkap kasus Novel berakhir pada awal Desember 2019 atau bulan ini.

"Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menuntut agar Presiden Joko Widodo segera menyampaikan hasil perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan kepada publik," kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Shaleh Alghifari dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Setara Desak Polri Singkirkan Tendensi Politik Tangani Kasus Novel

Koalisi menilai hingga kini sama sekali belum ada perkembangan terkair kasus Novel yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Padahal, menurut Shaleh, Presiden sudah beberapa kali memberikan perpanjangan waktu bagi Polri untuk menuntaskan kasus tersebut.

Bahkan, Polri pun tercatat telah membentuk tiga tim berbeda sejak hari penyerangan pada 11 April 2017 untuk mengunglap kasus ini.

"Banyaknya tim yang dibentuk oleh kepolisian tidak linier dengan hasil kerjaan yang telah memakan waktu selama dua tahun delapan bulan. Apalagi Kapolri saat ini yaitu Idham Azis merupakan ketua dalam tiga tim yang telah dibuat," ujar Shaleh Alghifari.

Baca juga: Awal Bulan Ini Deadline Kasus Novel, Istana Akan Tanya ke Kapolri

Oleh sebab itu, Koalisi juga menuntut Presiden Joko Widodo mencopot Kapolri Idham Azis apabila tidak dapat menemukan pelaku lapangan, auktor intelektualis, dan motif penyerangan.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga dituntut segera membentuk tim gabungan independen untuk mengungkap aktor di balik penyerangan terhadap Novel Baswedan.

"Alih-alih bersikap realistis terhadap proses pengusutan kasus yang dinilai sulit oleh kepolisian, Presiden Jokowi tidak pernah melakukan evaluasi terhadap tim yang dibentuk oleh kepolisian," kata Shaleh.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberi tenggat waktu sampai awal Desember 2019 bagi Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X