[POPULER NASIONAL] Penolakan Jokowi Soal Presiden 3 Periode | Maaf untuk Stafsus Milenial

Kompas.com - 03/12/2019, 08:14 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat terbatas itu membahas program cipta lapangan kerja, penguatan neraca perdagangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat terbatas itu membahas program cipta lapangan kerja, penguatan neraca perdagangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang usulan masa jabatan presiden tiga periode dan terkait staf khusus presiden yang twitnya viral, pada Senin (2/12/2019), membetot perhatian publik. 

Terkait masa jabatan, Jokowi menegaskan tak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Ia justru mencurigai pihak yang mencetuskan wacana tersebut ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (periode) menurut saya, (motifnya) ingin menampar muka saya, ingin cari muka atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Sementara tentang staf khusus Billy Mambrasar yang twitnya viral karena dianggap memecah persatu, Jokowi mengaku sudah memaafkan. Jokowi juga berharap publik memaafkan Billy.  

Dua artikel tersebut menjadi yang paling banyak dibaca di rubrik Nasional Kompas.com

1. Menampar muka saya

Terkait usulan jabatan presiden tiga periode, sejak awal, Jokowi menyatakan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata dia.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sebelumnya mengatakan, usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi Nasdem.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa menegaskan, fraksinya ingin amendemen UUD 1945 tidak terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN.

Saan mengatakan, meski belum diusulkan secara formal, Fraksi Partai Nasdem membuka wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Selengkapnya terkait berita ini bisa dibaca di: Presiden Jokowi: Pengusul Presiden 3 Periode Ingin Menampar Muka Saya

 

2. "Salah-salah dikit ya dimaafkan" 

Sementara itu, Jokowi juga menanggapi kicauan stafsus milenial di linimasa Twitter yang sebelumnya viral karena menggunakan frasa "kubu sebelah megap-megap".

Menurut Jokowi, cuitan itu salah. Tapi, ia sudah memaafkan Billy dan enggan mempersoalkannya.

"Namanya anak muda. Ini umur 30-an. Salah-salah dikit ya dimaafkan. Buat saya enggak ada masalah," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Dalam kicauannya di akun @kitongbisa, Billy pada Sabtu (30/12/2019) pukul 19.12 menulis: “Stlh membahas ttg Pancasila (yg bikin kubu sebelah megap2), lalu kerja mendesign kartu Pra-kerja di Jkt, lalu sy ke Pulau Damai penuh keberagaman: BALI! Utk mengisi materi co-working space,mendorong bertambahnya jumlah entrepreneur muda,utk pengurangan pengangguran&angka kemiskinan.”

Banyak warganet yang mempermasalahkan penggunaan frasa "kubu sebelah" oleh Billy. Setelah kritik berdatangan, Billy pun menghapus kicauan itu.

Selengkapnya bisa dibaca di: Jokowi: Namanya Stafsus Muda, Salah Sedikit Ya Dimaafkan...

 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 4.634, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 262.022

UPDATE: Bertambah 4.634, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 262.022

Nasional
Nama Jaksa Agung Burhanuddin Disebut dalam 'Action Plan' Jaksa Pinangki

Nama Jaksa Agung Burhanuddin Disebut dalam "Action Plan" Jaksa Pinangki

Nasional
Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Nasional
Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Nasional
Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Nasional
Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Nasional
Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Nasional
Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Nasional
UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

Nasional
ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Nasional
Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ini Penjelasan KPU soal Penggantian Bakal Paslon Pilkada yang Meninggal

Ini Penjelasan KPU soal Penggantian Bakal Paslon Pilkada yang Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X