Kompas.com - 03/12/2019, 07:55 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Presiden mengatakan bahwa DIPA yang ditransfer ke kementerian dan lembaga sebesar Rp909 Triliun dan Rp556 triliun untuk pemerintah daerah beserta dana desa secepatnya digunakan terutama untuk belanja modal. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Presiden mengatakan bahwa DIPA yang ditransfer ke kementerian dan lembaga sebesar Rp909 Triliun dan Rp556 triliun untuk pemerintah daerah beserta dana desa secepatnya digunakan terutama untuk belanja modal. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal usulan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019), Jokowi awalnya tertawa kecil saat ditanya apakah dirinya memang berkeinginan untuk memimpin Indonesia sampai tiga periode.

Jokowi lalu menegaskan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

"Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga, saat itu ada keinginan untuk amendemen, jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," kata Jokowi.

Jokowi mengaku sejak awal memang memiliki kekhawatiran bahwa amendemen UUD 1945 yang berlangsung di Majelis Permusyawaratan Rakyat ini akan melebar. Kekhawatiran itu kini menjadi kenyataan.

"Kenyataannya seperti itu kan. (Ada usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali tapi delapan tahun," kata Jokowi.

Jokowi menyarankan MPR membatalkan saja amendemen UUD 1945 jika usulan liar terus muncul. Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan dari luar yang harus dihadapi bersama semua komponen bangsa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi, lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pengusul Presiden 3 Periode Ingin Menampar Muka Saya

Jokowi pun menaruh curiga kepada pihak yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Jokowi yang kini sudah masuk pada periode kedua kepemimpinannya justru menilai usulan tersebut akan merugikan dirinya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya. Pertama ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, atau ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Jokowi.

Jangan baper

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sebelumnya mengatakan, usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi Nasdem.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa menegaskan, fraksinya ingin amendemen UUD 1945 tidak terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN. Saan mengatakan, meski belum diusulkan secara formal, Fraksi Partai Nasdem membuka wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Namun, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta Presiden Jokowi tak berlebihan dalam menanggapi usulan masa jabatan presiden tiga periode. Menurut Willy, itu adalah aspirasi publik dan tak berkaitan dengan urusan personal Jokowi.

"Itu tidak terkait pribadi Pak Jokowi. Itu adalah aspirasi masyarakat. Kalau dalam konteks itu Pak Jokowi tak usah baper ya. Itu justru aspirasi publik," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Nasdem: Pak Jokowi Tak Usah Baper

Dia pun membantah bahwa usulan masa jabatan presiden tiga periode itu hanya untuk mencari muka kepada Presiden. Menurut Willy, konteksnya adalah Nasdem mendorong agar aspirasi masyarakat itu didiskusikan dan dikaji.

"Sebagai sebuah diskusi wajar saja. Bukannya politik ide ini lantas disalahkan dan jangan dicurigai. Kan ini bukan ke pribadi Pak Jokowi. Nah, kalau ada presiden berikutnya kan (bisa diterapkan)," lanjut dia.

Bukan pada periode Jokowi

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Refly Harun juga mengatakan, penambahan masa jabatan baru dapat berlaku untuk periode presiden berikutnya apabila benar dilaksanakan.

Dengan demikian, kata dia, Presiden Jokowi tidak bisa menjalani penambahan masa jabatan karena telah ditetapkan untuk menjabat periode 2019-2024. Ditambah lagi, saat ini merupakan periode kedua Jokowi menjabat sebagai presiden.

"Kalau ada tambahan (masa jabatan) berlaku untuk presiden berikutnya," kata Refly Harun dalam diskusi Crosscheck di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Baca juga: Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Tak Bisa Berlaku di Periode Jokowi

Menurut dia, hal apa pun yang berubah untuk konstitusi di masa depan tidak akan berpengaruh pada masa jabatan Jokowi sebagai Presiden.

Dengan demikian, masa jabatan Jokowi dinilai tidak dapat dikurangi ataupun ditambah. Justru saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana desain untuk masa jabatan presiden ke depannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jokowi Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar di Tana Tidung...

Saat Jokowi Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar di Tana Tidung...

Nasional
Temuan Kontras: 66 Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM dalam 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf

Temuan Kontras: 66 Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM dalam 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

Nasional
Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Nasional
Jokowi Ingin Lebih dari 70 Persen Penduduk RI Sudah Divaksin di Akhir 2021

Jokowi Ingin Lebih dari 70 Persen Penduduk RI Sudah Divaksin di Akhir 2021

Nasional
Kapolsek Parigi Moutong yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Segera Diberhentikan Tidak Hormat

Kapolsek Parigi Moutong yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Segera Diberhentikan Tidak Hormat

Nasional
Kemenag: Pergeseran Libur Tak Ubah Substansi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Kemenag: Pergeseran Libur Tak Ubah Substansi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektar dalam 3 Tahun

Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektar dalam 3 Tahun

Nasional
Stepanus Robin Bantah Ada 8 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK

Stepanus Robin Bantah Ada 8 "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK

Nasional
Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Nasional
KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

Nasional
Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Nasional
Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Nasional
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.