Demokrat: Pemilihan Presiden oleh MPR Khianati Kehendak Rakyat

Kompas.com - 02/12/2019, 19:57 WIB
Anggota DPR RI Komisi III, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa tuak bisa menjadi salah satu terapi bagi korban narkoba. Dia sudah meriset dengan mewawancarai 18 korban narkoba yang tidak lagi mengkonsumsi narkoba setelah beralih meminum tuak yang asli. KOMPAS.COM/DEWANTOROAnggota DPR RI Komisi III, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa tuak bisa menjadi salah satu terapi bagi korban narkoba. Dia sudah meriset dengan mewawancarai 18 korban narkoba yang tidak lagi mengkonsumsi narkoba setelah beralih meminum tuak yang asli.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan, partainya menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan presiden dan kepala daerah melalui legislatif atau pemilihan tidak langsung.

Hinca menyatakan, pemilihan langsung yang berjalan saat ini merupakan salah satu bentuk hak kedaulatan rakyat.

Hak tersebut tidak bisa dicabut sewaktu-waktu oleh pemerintah. 

“Menolak pemilihan presiden oleh MPR karena hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kehendak rakyat yang ingin memilih langsung presidennya,” kata Hinca dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (2/12/2019).

Pemilihan presiden oleh MPR jelas merupakan kemunduran demokrasi dan melukai serta menyakiti rakyat. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat itu adalah konsensus bangsa untuk tidak mengulangi lagi sejarah kelam kehidupan bangsa dan negara,” kata dia.

Baca juga: Nasdem Bantah Pernah Usulkan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Hak yang sama, kata Hinca, juga dimiliki masyarakat di daerah di dalam memilih kepala daerah.

Selain mekanisme pemilihan, ia mengatakan, Partai Demokrat menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut dia, sistem pemilihan saat ini juga telah dilaksanakan di berbagai negara lain.

Hinca pun mengingatkan agar masyarakat tidak melupakan sejarah ketika Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin dalam jangka waktu panjang.

“Belajar dari pengalaman sejarah bangsa kita, dua kali masa jabatan presiden adalah yang paling tepat dan dinilai cukup. Kekuasaan presiden yang terlalu lama di tangan satu orang cenderung untuk disalahgunakan,” tutur dia. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Nasional
Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Nasional
Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Nasional
Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Nasional
Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Nasional
Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Nasional
Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X