Airlangga Hartarto: Tak Perlu Amendemen UUD 1945 dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 02/12/2019, 19:08 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, wacana amendemen UUD 1945 dalam waktu dekat tidak perlu dilakukan.

Menurut Airlangga, wacana amendemen UUD 1945 perlu dikaji lebih dalam oleh MPR.

Hal ini disampaikan Airlangga menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 melebar dari menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Amandemen dalam dalam dekat tidak perlu, kita akan mengkaji secara mendalam," kata Airlangga di Aula DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Suara Penolakan Presiden Dipilih MPR dan Penambahan Masa Jabatan

Airlangga menilai, Indonesia penentu stabilitas ekonomi di dunia. Menurutnya, hanya negara-negara di ASEAN yang saat ini masih bisa bergerak.

Sementara Indonesia memiliki pengaruh 50 persen untuk stabilitas itu.

Oleh karenanya, Airlangga menilai yang penting dilakukan saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dan politik dibandingkan mengurusi wacana masa jabatan presiden. 

"Satu-satunya yang dunia bisa 'nafas' ekonominya adalah di ASEAN artinya stabilitas politik ada di ASEAN dan stabilitas politik terbesar itu 50 persennya adalah di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: PKS Anggap Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Kemunduran Demokrasi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, sejak awal, Fraksi Golkar di MPR meminta wacana amendemen UUD 1945 dikaji lebih dalam.

Ia mengatakan, meskipun Golkar memiliki Ketua MPR, tetapi sikap resmi terkait amendemen harus melalui kesepakatan fraksi Golkar.

"Maka yang harus kita pegang adalah suara fraksi. Orang bisa saja ngomong, tapi itu pribadi mereka. Tapi partai ini mendelegasikan suara dan kebijakan partai kepada fraksi. Itu yang kita pegang," kata Lodewijk.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akan Bentuk Panja, Komisi III Duga Ada Dalang di Kasus Jiwasraya

Akan Bentuk Panja, Komisi III Duga Ada Dalang di Kasus Jiwasraya

Nasional
Komisi III akan Minta Yasonna Terbuka soal Harun Masiku

Komisi III akan Minta Yasonna Terbuka soal Harun Masiku

Nasional
Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan E-commerce

Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan E-commerce

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

Nasional
Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

Nasional
Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Nasional
Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

Nasional
Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Nasional
Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Nasional
Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Nasional
Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Nasional
Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Nasional
Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X