Airlangga Hartarto: Tak Perlu Amendemen UUD 1945 dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 02/12/2019, 19:08 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, wacana amendemen UUD 1945 dalam waktu dekat tidak perlu dilakukan.

Menurut Airlangga, wacana amendemen UUD 1945 perlu dikaji lebih dalam oleh MPR.

Hal ini disampaikan Airlangga menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 melebar dari menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Amandemen dalam dalam dekat tidak perlu, kita akan mengkaji secara mendalam," kata Airlangga di Aula DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Suara Penolakan Presiden Dipilih MPR dan Penambahan Masa Jabatan

Airlangga menilai, Indonesia penentu stabilitas ekonomi di dunia. Menurutnya, hanya negara-negara di ASEAN yang saat ini masih bisa bergerak.

Sementara Indonesia memiliki pengaruh 50 persen untuk stabilitas itu.

Oleh karenanya, Airlangga menilai yang penting dilakukan saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dan politik dibandingkan mengurusi wacana masa jabatan presiden. 

"Satu-satunya yang dunia bisa 'nafas' ekonominya adalah di ASEAN artinya stabilitas politik ada di ASEAN dan stabilitas politik terbesar itu 50 persennya adalah di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: PKS Anggap Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Kemunduran Demokrasi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, sejak awal, Fraksi Golkar di MPR meminta wacana amendemen UUD 1945 dikaji lebih dalam.

Ia mengatakan, meskipun Golkar memiliki Ketua MPR, tetapi sikap resmi terkait amendemen harus melalui kesepakatan fraksi Golkar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X