Airlangga Hartarto: Tak Perlu Amendemen UUD 1945 dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 02/12/2019, 19:08 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, wacana amendemen UUD 1945 dalam waktu dekat tidak perlu dilakukan.

Menurut Airlangga, wacana amendemen UUD 1945 perlu dikaji lebih dalam oleh MPR.

Hal ini disampaikan Airlangga menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 melebar dari menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Amandemen dalam dalam dekat tidak perlu, kita akan mengkaji secara mendalam," kata Airlangga di Aula DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).


Baca juga: Suara Penolakan Presiden Dipilih MPR dan Penambahan Masa Jabatan

Airlangga menilai, Indonesia penentu stabilitas ekonomi di dunia. Menurutnya, hanya negara-negara di ASEAN yang saat ini masih bisa bergerak.

Sementara Indonesia memiliki pengaruh 50 persen untuk stabilitas itu.

Oleh karenanya, Airlangga menilai yang penting dilakukan saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dan politik dibandingkan mengurusi wacana masa jabatan presiden. 

"Satu-satunya yang dunia bisa 'nafas' ekonominya adalah di ASEAN artinya stabilitas politik ada di ASEAN dan stabilitas politik terbesar itu 50 persennya adalah di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: PKS Anggap Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Kemunduran Demokrasi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, sejak awal, Fraksi Golkar di MPR meminta wacana amendemen UUD 1945 dikaji lebih dalam.

Ia mengatakan, meskipun Golkar memiliki Ketua MPR, tetapi sikap resmi terkait amendemen harus melalui kesepakatan fraksi Golkar.

"Maka yang harus kita pegang adalah suara fraksi. Orang bisa saja ngomong, tapi itu pribadi mereka. Tapi partai ini mendelegasikan suara dan kebijakan partai kepada fraksi. Itu yang kita pegang," kata Lodewijk.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Nasional
Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Nasional
Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Nasional
Mardiono, Waketum PPP yang Ditunjuk Jadi Wantimpres Jokowi

Mardiono, Waketum PPP yang Ditunjuk Jadi Wantimpres Jokowi

Nasional
Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Nasional
Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Nasional
MA Kurangi Hukuman Eks Bupati Buton Samsu Umar Samiun Jadi 3 Tahun

MA Kurangi Hukuman Eks Bupati Buton Samsu Umar Samiun Jadi 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X