Mantan Bupati Talaud: Tuntutan 7 Tahun Penjara Sangat Memberatkan Saya

Kompas.com - 02/12/2019, 18:39 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap paket pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019, Sri Wahyumi Maria Manalip menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/9/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama. Rivan Awal LinggaTerdakwa kasus dugaan suap paket pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019, Sri Wahyumi Maria Manalip menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/9/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip merasa tuntutan 7 tahun penjara yang dijatuhkan jaksa KPK kepada dirinya sangat memberatkan.

Hal itu disampaikan Sri Wahyumi saat membaca nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Sri Wahyumi merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait terdakwa kasus dugaan suap terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo tahun anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

"(Tuntutan) tujuh tahun penjara ini sangat memberatkan bagi saya dan sungguh tidak adil. Sepertinya saya ini sudah dianggap melakukan kejahatan luar biasa bagi masyarakat dan daerah yang saya pimpin. Dan sepertinya saya dianggap penjahat yang berbahaya bagi negara," kata Sri Wahyumi sambil menangis.

 Baca juga: Baca Pleidoi, Mantan Bupati Talaud: Saya Ingin Pulang Yang Mulia

Sri Wahyumi juga merasa tuntutan jaksa KPK agar majelis hakim mencabut hak politiknya selama 5 tahun juga tidak manusiawi.

"Anehnya saat saya ditangkap KPK saat OTT, kondisi saat itu tidak ada satupun barang bukti di tangan saya. Dan saya sedang bekerja normal di kantor Bupati. Bagaimana ini bisa didefinisikan melakukan OTT tanpa bukti," katanya.

Atas kejadian itu, Sri Wahyumi mengaku syok. Ia merasa sedih lantaran nama baiknya dan keluarga menjadi hancur. Meski demikian, ia mengaku pasrah kepada Tuhan.

"Dalam persoalan ini saya dihadapkan pada persoalan yang tidak pada sebenarnya. Tidak ada niatan dalam diri saya menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan saya," ujarnya.

Baca juga: Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Ia pun mencontohkan soal pembelian jam tangan merek Rolex seharga Rp 224 juta oleh pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.

Sri Wahyumi menuturkan, pembelian jam tersebut merupakan tawaran spontan dari Bernard sebagai kado ulang tahun.

Ia menyatakan, pembelian jam itu tak berkaitan dengan urusan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo.

"Karena Bernard menawarkan lewat telepon, 'Jangan sungkan-sungkan, Mi. Saya anggap kita ini seperti saudara'. Sehingga seorang wanita yang mendapat perhatian dari orang yang saya anggap sebagai sahabat secara spontan saya sampaikan, 'Berikan jam tangan Rolex ya, untuk hadiah ulang tahun saya'," kata dia.

"Dan sampai perkara ini disidangkan saya tak pernah terima jam tangan tersebut," lanjut dia.

Baca juga: Bupati Talaud Sri Wahyumi Ditangkap KPK, Anak-anak Tinggal di Kontrakan dan Suami Dirawat

Ia juga menyoroti penerimaan ponsel satelit senilai Rp 28 juta. Sri Wahyumi mengaku tak tahu bahwa ponsel itu diberikan oleh Bernard.

"Karena itu diserahkan staf saya setiba di hotel. Saya pernah gunakan sekali, tapi tidak berfungsi. Maksud saya ingin mengembalikan ke Bernard karena toh tidak bisa digunakan. Dan saya berniat ingin mengembalikan ke KPK, tapi saya tidak diberi kesempatan. Jelang 1 minggu saya ditangkap KPK," ujarnya.

Terkait pemberian barang mewah lainnya dari Bernard, Sri Wahyumi mengaku barang itu tidak pernah ia terima sama sekali. Sebab, barang itu ada di tangan kenalannya bernama Benhur Lalenoh yang terjaring OTT KPK.

Dalam perkara ini, Sri Wahyumi Maria Manalip dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa KPK.

Baca juga: Setelah Cairkan Cek Rp 100 Juta untuk Pejabat ULP, Saksi Ditelpon Bupati Talaud, Sudah Diamankan?

Jaksa pun menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman tambahan bagi Sri Wahyumi berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun sejak Sri Wahyumi selesai menjalani masa pidana pokoknya.

Jaksa menganggap Sri Wahyumi terbukti menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui temannya Benhur Lalenoh terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo tahun anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Adapun Bernard telah dinyatakan terbukti bersalah dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim. Sementara, Benhur dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa KPK.

Baca juga: Saksi: Fee 10 Persen untuk Bupati Talaud Sudah Rahasia Umum

Menurut jaksa, suap yang diberikan ke Sri Wahyumi melalui Benhur itu dimaksudkan agar Sri membantu memenangkan perusahaan yang digunakan Bernard dalam lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun anggaran 2019.

Jaksa menilai, Sri Wahyumi terbukti menerima sejumlah barang mewah dari Bernard sebagai realisasi commitment fee terkait pengurusan dua pasar tersebut.

Rinciannya, telepon satelit merek Thuraya beserta pulsa sebesar Rp 28 juta, tas merek Balenciaga seharga Rp 32,9 juta, dan tas merek Chanel seharga Rp 97,3 juta.

Kemudian, menerima jam tangan merek Rolex seharga Rp 224 juta, cincin merek Adelle seharga Rp 76,9 juta, dan anting merek Adelle seharga Rp 32 juta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Nasional
KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Nasional
Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X