JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri masih bekerja untuk menentukan siapa yang akan duduk di jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
Jabatan itu diketahui telah kosong selama sebulan sejak ditinggalkan Jenderal Idham Azis, yang ditunjuk sebagai Kapolri.
"Tentunya kita masih menunggu dari Wanjakti. Wanjakti masih bekerja," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (2/12/2019).
Baca juga: Sebulan Tanpa Kabareskrim...
Argo menambahkan, sejumlah perwira tinggi Polri ada yang memasuki masa pensiun.
Dengan demikian Wanjakti menunggu momentum tersebut untuk menempatkan personelnya pada jabatan Kabareskrim dan jabatan lain yang kosong karena ditinggal perwira yang pensiun.
"Tidak sendirian saja yang mutasi. Nanti ada beberapa yang pensiun juga akan dimutasi," lanjut dia.
Baca juga: Faktor Integritas dan Kemampuan Jadi Aspek Penting Calon Kabareskrim
Diberitakan sebelumnya, usai ditetapkan sebagai Kapolri dalam rapat paripurna DPR, pada 31 Oktober 2019, Idham sempat melontarkan janji akan menunjuk penggantinya usai dilantik.
Penunjukan Kabareskrim baru juga tak lepas dari janji Idham untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Namun, nyatanya, belum ada tanda-tanda siapa perwira tinggi (pati) yang akan menduduki jabatan tersebut hingga saat ini.
Idham sebenarnya sudah melakukan rotasi jabatan pertamanya sebagai Kapolri.
Baca juga: Soal Kekosongan Posisi Kabareskrim, Polri: Kan Masih Ada Wakilnya
Bahkan, Idham juga telah memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pati dari rotasi pertamanya pada 19 November 2019.
Namun, dalam surat telegram bernomor ST/3020/XI/KEP/2019 tertanggal 8 November 2019, tidak ada posisi Kabareskrim.
Sejumlah jabatan yang dirotasi antara lain, Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam), Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Kalimantan Timur, Koorsahli Kapolri, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, hingga Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.
Buruh dari berbagai daerah berunjuk rasa di Bandung, Jawa Barat. Mereka mendesak gubernur Jawa Barat menghapus salah satu poin dari surat keputusan yang akan di sahkan pada 2020.
Buruh mogok massal untuk ikut berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka menolak upah minimum kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Menurut rencana mereka akan berunjuk rasa hingga 4 Desember mendatang.
#UnjukRasaBuruh #Upah #JawaBarat
Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.
Media social Kompas TV:
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv
Twitter: https://twitter.com/KompasTV
LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV