Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Realisasi Ujian Nasional Dihapus…

Kompas.com - 02/12/2019, 14:51 WIB
Dani Prabowo,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

"Tergantung menterinya, kalau menterinya sudah, bawahan kan akan manut. Yang paling penting ya menteri sama atasan menteri. Kalau atasan menteri sudah oke, ya menteri tinggal oke. Kalau bawahan menteri itu pasti mau," ujar Darmaningtyas.

Perlu pengganti

Kendati memunculkan wacana tersebut, Nadiem memastikan, UN masih akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Hal itu untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang telah belajar dan mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian.

Baca juga: Rencana Penghapusan UN, Akankah Kali Ini Terealisasi?

Saat ini, wacana penghapusan UN masih dievaluasi dan memerlukan penelitian yang lebih jauh.

"Kan masih dikaji. Baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," kata Nadiem.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, staf khusus Mendikbud, dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Ia menambahkan bahwa Kemendikbud tengah berupaya menciptakan kesinambungan antara sistem pendidikan dan dunia industri, seperti perintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya.

"Untuk mencapai itu, ada beberapa hal yang salah satunya adalah deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan. Makanya platformnya yang kami sebutkan itu merdeka belajar," ujar mantan CEO Gojek tersebut.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Peninjauan Kembali UN Bukan Sekadar Wacana Hapus-Menghapus

Ia menambahkan, penyederhanaan kurikulum juga akan coba diterapkan oleh Kemendikbud.

"Dari situ harus ada penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun assessment, agar beralih kepada yang sifatnya yang lebih kompetensi dan bukan saja menghafal informasi. Itu suatu perubahan yang akan kita terapkan dan kita sempurnakan," kata Nadiem.

Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendukung wacana tersebut.

Ia bahkan mengusulkan, agar UN diganti dengan asesmen berkala untuk memetakan kompetensi peserta didik di sekolah.

"Perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional. Hal ini bisa diadakan setahun sekali, atau sesuai yang dianggap perlu," kata Hetifah saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/12/2019).

Ia menambahkan, pelaksanaan asesmen berkala juga akan mengubah pola pikir sistem pendidikan di sekolah, yaitu memetakan kompetensi siswa, dibandingkan berkompetisi.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Makarim Pastikan UN 2020 Masih Akan Berjalan

Halaman:


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com