Mahfud MD Sebut Masih Ada Kemungkinan Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Kompas.com - 02/12/2019, 14:37 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD (tengah) didampingi Menteri Agama Fachrul Razi (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Rapat terbatas Menkopolhukam bersama Menag dan Mendagri tersebut membahas soal perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI), rencana reuni alumni 212, serta rencana kepulangan Rizieq Shihab. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenkopolhukam Mahfud MD (tengah) didampingi Menteri Agama Fachrul Razi (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Rapat terbatas Menkopolhukam bersama Menag dan Mendagri tersebut membahas soal perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI), rencana reuni alumni 212, serta rencana kepulangan Rizieq Shihab. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, masih ada kemungkinan Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Menurut Mahfud, Jokowi saat ini belum memutuskan keluar tidaknya perppu atas UU KPK hasil revisi tersebut.

"Ya itu pernyataan presiden bahwa belum memutuskan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan perppu," kata Mahfud di Gedung Merah Putih KPK, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Laode M Syarif Masih Berharap Jokowi Terbitkan Perppu KPK


Mahfud menuturkan, Presiden Jokowi belum mengeluarkan Perppu KPK karena judicial review atas UU KPK masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Presiden juga tidak ingin nanti, Mahkamah Konstitusi sebenarnya memutus hal yang sama sehingga untuk apa lagi perppu, kan begitu," ujar Mahfud.

Pernyataan Mahfud tersebut berbeda dengan pernyataan Juru Bicara Presien Fadjroel Rachman yang menyebut Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu KPK.

Mahfud pun mengaku tidak tahu adanya pernyataan tersebut.

"Ya enggak tahu ya. Siapa ya (yang menyatakan) Presiden?" kata dia.

Baca juga: Soal Perppu KPK, Saut Situmorang: Terserah, tetapi Saya Masih Berharap

Dikutip dari Tribunnews.com, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, saat ini Undang-Undang KPK hasil revisi sudah resmi berlaku sejak 17 Oktober lalu.

"Tidak ada dong. Kan perppu sudah tidak diperlukan lagi. Sudah ada undang-undang, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak diperlukan lagi perppu," kata Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2019).

UU KPK yang kini berlaku banyak diprotes karena dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja KPK.

Misalnya KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya Dewan Pengawas KPK dan penyadapan harus seizin dewan pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Baca juga: Melunak, Jokowi Kini Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

Untuk itu, diusulkanlah penerbitan perppu yang bisa membatalkan UU KPK. Presiden sempat mempertimbangkan penerbitan perppu tersebut. Namun, hingga kini, Jokowi belum mengeluarkannya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X