Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi X Usul UN Diganti Asesmen Berkala

Kompas.com - 02/12/2019, 11:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim yang berencana menghapus Ujian Nasional (UN).

Hetifah mengusulkan UN diganti asesmen berkala yang berfungsi memetakan kompetensi peserta didik di sekolah.

"Perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional. Hal ini bisa diadakan setahun sekali, atau sesuai yang dianggap perlu," kata Hetifah saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Jika UN Dihapus, Apa Pengganti Idealnya?

Hetifah mengatakan, asesmen berkala itu akan mengubah pola pikir sistem pendidikan di sekolah, yaitu memetakan kompetensi siswa, dibandingkan berkompetisi.

Ia menilai, penyelenggaraan UN menjadi ajang bagi sekolah untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai terbaik.

Hal ini, kata dia, berdampak negatif seperti, tekanan psikologis pada peserta didik, maraknya peredaran bocoran soal, dan kecurangan yang dibiarkan oknum guru.

Hetifah pun berharap, pelaksanaan asesmen dapat dilakukan sekolah dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran.

"Oleh karena itu, dengan dihapuskannya UN dan digantikan dengan asesmen berkala, diharapkan mindset seperti ini tidak akan ada lagi. Sekolah dan daerah diharapkan dapat berusaha sejujur-jujurnya dalam pelaksanaan asesmen ini, karena justru sekolah dan daerah yang performa siswanya dianggap lebih buruk, akan mendapat bantuan program lebih banyak," ujarnya.

Lebih lanjut, Hetifah mengatakan, pelaksanaan asesmen berkala di sekolah akan memakan biaya yang cukup besar. Oleh karenanya, ia menyarankan, asesmen berkala diikuti pemanfaatan teknologi.

Pemanfaatan teknologi, kata dia, dapat membantu mengumpulkan data-data menjadi big data untuk memetakan kondisi pendidikan di Indonesia.

"Diharapkan juga data yang terkumpul dapat menjadi sebuah Big Data yang memetakan kondisi pendidikan secara nasional dan dapat dimanfaatkan untuk melihat kebutuhan tiap daerah, melakukan pemerataan, serta untuk program-program lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan wacana penghapusan ujian nasional (UN) baru akan direalisasikan setelah 2020.

Nadiem memastikan UN tetap dilaksanakan pada 2020.

Baca juga: [POPULER DI KOMPASIANA] Kontroversi Nasionalisme Agnez Mo | Penghapusan UN | Anomali Honda Win 100

"Yang sudah pasti 2020 kan masih akan jalan UN. Itu kan sudah kami umumkan, biar tenang bagi yang sudah belajar dan sebagainya," ujar Nadiem di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Nadiem kemudian menjelaskan bahwa wacana penghapusan UN saat ini masih dikaji, dievaluasi dan dilakukan penilaian.

"Kan masih dikaji. Baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," kata Nadiem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com