Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi X Usul UN Diganti Asesmen Berkala

Kompas.com - 02/12/2019, 11:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim yang berencana menghapus Ujian Nasional (UN).

Hetifah mengusulkan UN diganti asesmen berkala yang berfungsi memetakan kompetensi peserta didik di sekolah.

"Perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional. Hal ini bisa diadakan setahun sekali, atau sesuai yang dianggap perlu," kata Hetifah saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Jika UN Dihapus, Apa Pengganti Idealnya?

Hetifah mengatakan, asesmen berkala itu akan mengubah pola pikir sistem pendidikan di sekolah, yaitu memetakan kompetensi siswa, dibandingkan berkompetisi.

Ia menilai, penyelenggaraan UN menjadi ajang bagi sekolah untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai terbaik.

Hal ini, kata dia, berdampak negatif seperti, tekanan psikologis pada peserta didik, maraknya peredaran bocoran soal, dan kecurangan yang dibiarkan oknum guru.

Hetifah pun berharap, pelaksanaan asesmen dapat dilakukan sekolah dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran.

"Oleh karena itu, dengan dihapuskannya UN dan digantikan dengan asesmen berkala, diharapkan mindset seperti ini tidak akan ada lagi. Sekolah dan daerah diharapkan dapat berusaha sejujur-jujurnya dalam pelaksanaan asesmen ini, karena justru sekolah dan daerah yang performa siswanya dianggap lebih buruk, akan mendapat bantuan program lebih banyak," ujarnya.

Lebih lanjut, Hetifah mengatakan, pelaksanaan asesmen berkala di sekolah akan memakan biaya yang cukup besar. Oleh karenanya, ia menyarankan, asesmen berkala diikuti pemanfaatan teknologi.

Pemanfaatan teknologi, kata dia, dapat membantu mengumpulkan data-data menjadi big data untuk memetakan kondisi pendidikan di Indonesia.

"Diharapkan juga data yang terkumpul dapat menjadi sebuah Big Data yang memetakan kondisi pendidikan secara nasional dan dapat dimanfaatkan untuk melihat kebutuhan tiap daerah, melakukan pemerataan, serta untuk program-program lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan wacana penghapusan ujian nasional (UN) baru akan direalisasikan setelah 2020.

Nadiem memastikan UN tetap dilaksanakan pada 2020.

Baca juga: [POPULER DI KOMPASIANA] Kontroversi Nasionalisme Agnez Mo | Penghapusan UN | Anomali Honda Win 100

"Yang sudah pasti 2020 kan masih akan jalan UN. Itu kan sudah kami umumkan, biar tenang bagi yang sudah belajar dan sebagainya," ujar Nadiem di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Nadiem kemudian menjelaskan bahwa wacana penghapusan UN saat ini masih dikaji, dievaluasi dan dilakukan penilaian.

"Kan masih dikaji. Baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," kata Nadiem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com