Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Presiden Dipilih MPR Dianggap Lagu Lama

Kompas.com - 01/12/2019, 17:18 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menganggap wacana pemilihan presiden digelar secara tidak langsung dan dikembalikan ke MPR seperti mengulang lagu lama.

"Sebenarnya, banyak wacana strategis yang bisa kita angkat ya dalam rangka penyempurnaan tata negara kita. Tapi membicarakan lagu lama soal presiden dipilih oleh MPR, kemudian masa jabatan presiden jadi tiga periode, hal-hal semacam itu kontraproduktif bagi penguatan demokrasi kita," kata Bayu saat dihubungi, Minggu (1/12/2019).

Bayu mengingatkan bahwa konsensus bersama sejak era Reformasi adalah memperkuat sistem presidensial.

Salah satu cirinya, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ketika presiden dipilih oleh MPR, akan berubah menjadi sistem parlementer.

"Padahal konsesus kita di era Reformasi itu kita ingin rakyat lebih kuat, maka ya presiden dipilih langsung rakyat. Lah ini kemudian apa? Alasan wacana seperti itu. Ini ketidaksiapan elite politik saja untuk memenangkan hati rakyat," kata Bayu.

"Mereka seperti enggan kemudian bekerja baik, bisa dinilai rakyat, sehingga mereka ambil jalan pintas sehingga bicara soal wacana ini presiden dipilih oleh MPR," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Tak Setuju Wacana Presiden Dipilih MPR

Bayu pun mengkritik jika alasan wacana itu dimunculkan karena biaya politik yang tinggi dan menekan risiko konflik di masyarakat akibat kontestasi pemilihan presiden.

Ia mengakui bahwa dua hal itu merupakan bagian masalah dari sistem pemilihan yang belum sempurna.

Namun demikian, bukan berarti mencoba mengambil kedaulatan rakyat dengan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.

"Ya benahi sistem pemilu kita, pengawasannya, politik tanpa mahar, kan begitu seharusnya. Kampanye selama ini efektif menggunakan anggaran dari negara, sebisa mungkin money politic itu ditindak tegas. Jadi ini memang ada persoalan dalam pemilu kita, dengan yang lain itu," kata Bayu.

"Tapi bukan solusinya mengambil alih hak rakyat untuk kemudian presiden dipilih MPR. Kalau mau bicara soal masalah pemilu kita ya benahi sistem pemilunya. Bukan dengan ubah sistem pemilihannya yang itu sudah merupakan konsensus di era Reformasi," tegas dia.

Baca juga: PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, Ini Kata Wapres Maruf Amin

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan supaya pemilihan presiden digelar secara tidak langsung dan dikembalikan ke MPR.

Hal ini disampaikan PBNU ke Ketua MPR Bambang Soesatyo, ketika petinggi parlemen itu melakukan safari politik, Rabu (27/11/2019). Saat berkunjung, Bambang menyatakan menampung masukan tersebut.

"Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU, berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di September 2012 di Cirebon yang intinya adalah, mengusulkan, PBNU merasa pemilihan presiden dan wakil presiden lebih bermanfaat, akan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang langsung," kata Bambang Soesatyo usai safari politiknya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj mengatakan, usulan pemilihan presiden oleh MPR disampaikan setelah menimbang mudarat dan manfaat Pilpres secara langsung.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com