Soal Ancaman Munas Tandingan, DPP Golkar Heran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku heran dengan isu akan adanya musyawarah nasional tandingan yang dihembuskan oleh kubu Bambang Soesatyo.

Ace menegaskan, musyawarah nasional (munas) adalah forum tertinggi di Partai Golkar yang harus dihormati seluruh kader partai berlambang pohon beringin itu.

"Ya makanya ini saya juga heran, musyawarah nasional itu adalah forum tertinggi yang harus kita hormati dengan tetap menjaga persatuan semua kader partai," kata Ace di sela-sela acara Pendidikan Politik Partai Golkar di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Baca juga: Kata Bamsoet, Munas Tandingan di Golkar Terjadi jika Saluran Demokrasi Tersumbat

Ace mengklaim setiap tahapan munas, termasuk penyusunan panitia, sudah dilakukan secara terbuka. Ia juga menyebut materi munas juga telah disepakati lewat rapar pleno.

Oleh sebab itu, Ace menuding kubu Bambang Soesatyo sengaja menciptakan opini seakan-akan Partai Golkar terpecah menjelang munas

"Padahal sesungguhnya Partai Golkar baik-baik saja karena setiap masalah di tubuh Partai Golkar itu seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme yang telah di atur dalam AD/ART dan peraturan organisasi," ujar Ace.

Ace pun menegaskan bahwa munas merupakan ajang untuk menyelesaikan masalah sekaligus konsolidasi jelang Pemilu 2024 mendatang di samping memilih ketua umum.

"Kita hadapi munas ini dengan penuh kegembiraan bukan dengan misalnya belum apa-apa akan buat munas tandingan," kata Ace lagi.

Baca juga: Munas Golkar Masih Tak Jelas, Munas Tandingan Dikhawatirkan Muncul Kembali

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar sekaligus anggota Penggalangan Opini dan Media Bambang Soesatyo, Viktus Murin mengajak semua barisan pendukung Bambang Soesatyo untuk menggelar munas tandingan.

Viktus mengatakan, pihaknya siap menggelar munas tandingan jika penyelenggaraan munas yang tengah dipersiapkan kubu Airlangga Hartarto melanggar AD/ART.

"Kami menyatakan kesiapan untuk melaksanakan munas sesuai AD/ART apabila persiapan penyelenggaraan munas yang sedang dilakukan oleh Airlangga dan para pendukungnya itu bertentangan dengan AD/ART," kata Viktus saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/11/2019).

Viktus mengatakan, usulan digelarnya Munas tandingan karena pihaknya merasa ada kejanggalan dari rangkaian Munas yang akan digelar pada 3-6 Desember 2019.

Salah satunya, kata dia, dukungan dari DPD I untuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.