Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta UMKM Berinovasi agar Berdaya Saing

Kompas.com - 30/11/2019, 08:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong agar setiap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan izin edar melalui evaluasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.

Menurut Muhadjir, izin edar BPOM dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk buatan lokal.

Baca juga: Dorong Daya Saing UMKM di Era Industri 4.0, Ini Langkah Pemerintah

Hal itu tentu akan berdampak pada peningkatan daya saing UMKM di tengah masuknya produk asing ke pasar dalam negeri.

"Harus ada terobosan serta pikiran-pikiran inovatif agar UMKM yang jumlahnya sangat banyak ini bisa ikut bersaing. BPOM berperan sangat besar untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga kepercayaan diri dari UMKM," ujarnya Muhadjir sebagaimana dilansir dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (29/11/2019).

Muhadjir mengatakan, inovasi yang dapat dilakukan oleh BPOM, misalnya dengan melakukan pendataan ulang terkait jumlah UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM.

Dengan melihat data by name by address akan lebih mudah untuk menginventarisasi kendala yang dihadapi UMKM dalam memperoleh izin BPOM.

"Dengan data, kita juga bisa lihat akses pasarnya seperti apa. Saya kira ini penting dan nanti kita akan kerja sama dengan Kemenkop-UKM dan Kemenristek bagaimana ini bisa kita dorong untuk percepatan izin UMKM," lanjut Muhadjir.

Menurut dia, kerja sama dengan perguruan tinggi juga dibutuhkan dalam rangka pemberian edukasi, pembinaan, serta pendampingan.

Industri obat tradisional besar pun perlu dilibatkan untuk turut mendampingi pelaku UMKM agar naik kelas.

Sementara itu, Ketua BPOM Penny K Lukito menegaskan, sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan terobosan, baik secara konvensional maupun digital.

Digitalisasi yang dimaksud antara lain mencakup registrasi online (e-registrasi) dan digitalisasi pengawasan obat dan makanan termasuk 2 D Barcode dan penggunaan berbagai aplikasi online .

"Di samping itu, kita juga punya program UMKM Berdaya Saing yang telah dijalankan sejak tahun-tahun lalu. Kita semua berharap tentunya program ini ke depan akan semakin mendorong UMKM lebih maju," tadasnya.

Baca juga: Zilingo Targetkan Jaring 4.000 UMKM

Adapun berdasarkan data BPOM, sejak 2016, ada 1.243.185 UMKM Pangan yang tercatat.

Sementara itu, baru sekitar 54.000 yang telah diintervensi Badan POM dengan diberi penyuluhan dan pendampingan tentang Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Kemudian, ada 1.139 UMKM Pangan yang sudah didampingi dalam CPPOB untuk mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan POM. Hingga saat ini, sudah ada 3.649 izin edar yang dikantongi UMKM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com