PKS Berharap Tarik Ulur Perpanjangan Izin FPI Tak Jadi Bola Liar

Kompas.com - 30/11/2019, 06:56 WIB
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari di Kantor DPP PKS, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAJuru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari di Kantor DPP PKS, Jumat (29/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agama Fachrul Razi tak saling tarik ulur dalam memutuskan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam ( FPI).

"Pemerintah harus koordinasikan dengan baik di jajarannya untuk mengambil kebijakan sesuai aturan yang berlaku dengan semangat demokrasi. Sehingga jangan sampai menjadi bola liar di masyarakat," ujar Jubir PKS Ahmad Fathul Bari di Kantor DPP PKS, Jumat (29/11/2019).

Fathul mengatakan, pemerintah sebaiknya membuka kesempatan kepada semua pihak untuk berorganisasi dan berserikat.

Baca juga: Mahfud MD: Perpanjangan Izin FPI Belum Bisa Dikeluarkan

Menurut dia, pemerintah sebaiknya mendukung masyarakat yang ingin berorganisasi. Sebab, dukungan tersebut merupakan bagian dari semangat reformasi dan demokrasi.

"Jadi, hal-hal yang terkait dengan organisasi yang ada, ya kembalikan saja kepada kebijakan umumnya. Bahwa, semua di Indonesia punya kebebasan berdemokrasi, berserikat, dan sebagainya, tinggal menjalankan sesuai dengan aturan," kata Fathul.

Fathul berharap Tito dan Fachrul segera membangun koordinasi dengan baik agar FPI segera mendapat kepastian.

"Saya rasa perlu segera dikoordinasikan karena jangan sampai isu-isu seperti ini jadi isu yang kurang baik juga di mata publik," katanya.

Sebelumnya, Fachrul telah menyerahkan surat rekomendasi izin ke Tito. Namun tarik ulur terjadi setelah Tito menyatakan proses perpanjangan SKT FPI akan memakan waktu lebih lama.

Alasannya karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Hal ini disampaikan Tito, menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

"Outbreak" Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

Nasional
Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Nasional
Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Nasional
Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Nasional
Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Nasional
Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Nasional
Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Nasional
Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Jakarta Banjir, Megawati Perintahkan Kadernya Buka Dapur Umum

Jakarta Banjir, Megawati Perintahkan Kadernya Buka Dapur Umum

Nasional
Moeldoko Ingatkan Lembaga Survei Tak Ganggu Kerja Menteri

Moeldoko Ingatkan Lembaga Survei Tak Ganggu Kerja Menteri

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korsel, KBRI Imbau WNI Tetap Tenang

"Outbreak" Virus Corona di Korsel, KBRI Imbau WNI Tetap Tenang

Nasional
Berkas Kasus Penyerangan Novel Baswedan Dinyatakan Lengkap

Berkas Kasus Penyerangan Novel Baswedan Dinyatakan Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X