Pilpres Disebut Berbiaya Tinggi, Ketua KPU Bilang "Itu Konsekuensi"

Kompas.com - 29/11/2019, 22:17 WIB
Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, politik biaya tinggi sudah menjadi konsekuensi dari penyelenggaraan pemilu presiden.

Pernyataan ini menanggapi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil yang menyebut bahwa pilpres berbiaya tinggi sehingga pemilihan presiden ada baiknya dilakukan secara tak langsung.

"Loh, pemilu itu memang ada konsekuensi biayanya," kata Arief usai rapat kerja kesiapan pilkada dengan KPU Jawa Tengah di Java Heritage Hotel, Purwokerto, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: KPU Klaim Pilpres dan Pileg Serentak Berhasil Pangkas Biaya

Meski ada konsekuensi biaya, Arief mengatakan, pilpres melahirkan regenerasi kepemimpinan. Akibatnya, proses demokrasi pun berjalan.

Sementara pemilihan pemimpin secara tidak langsung, meskipun tidak buruk, tetapi tidak melahirkan proses demokrasi.

"Misalnya negara yang berbentuk kerajaan. Kalau sang raja mangkat, yang gantikan siapa? Putra mahkotanya. Enggak pakai lama, besok keluarkan SK pelantikan putra mahkota, selesai," ujar Arief.

Arief menambahkan, pemilihan presiden secara langsung diharapkan mampu menciptakan akuntabilitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Jika seluruh elemen terlibat, rakyat pun akan menjadi lebih peduli terhadap penyelenggaraan negara. 

"Jadi, memang ada sisi plus minusnya. Biayanya jadi lebih mahal, memang karena itu konsekuensinya, karena ada proses yang panjang," kata Arief.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan supaya pemilihan presiden digelar secara tidak langsung dan dikembalikan ke MPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X