Ketua DPP Golkar Jelaskan soal Surat Dukungan 30 Persen bagi Bakal Caketum

Kompas.com - 29/11/2019, 21:47 WIB
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019) KOMPAS.com/Haryanti Puspa SariKetua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan perihal syarat bakal calon ketua umum Partai Golkar yang harus menyerahkan surat dukungan 30 persen dari pemegang suara.

Ace mengatakan, ada tiga tahap proses pemilihan ketua umum yang terdiri dari penjaringan, pencalonan, dan pemilihan yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Pasal 50 Ayat 4.

Pada tahap pertama, menurut Ace, setiap kader yang memenuhi syarat memiliki hak untuk mendaftar sebagai caketum kepada panitia Munas.

"Mereka mendaftarkan diri kepada Panitia Munas yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran. Saat ini, Panitia Munas 2019 sedang membuka pendaftaran ini," kata Ace dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Ketua Panitia: Mekanisme Pencalonan Akan Ditentukan Saat Munas Golkar

Menurut Ace, apabila bakal caketum lolos pada tahap pertama, maka pada tahap pencalonan, setiap bakal caketum harus mendapat dukungan sebesar 30 persen dari pemegang suara sesuai AD/ART.

Hal ini, kata Ace, sesuai dengan Pasal 12 Ayat 4 poin 4.

Aturan itu berbunyi "pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai Golkar tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat Organisasi Pendiri dan yang didirikan selama satu periode penuh dan didukung oleh minimal 30 persen pemegang hak suara".

Lantas bagaimana membuktikan dukungan 30 persen tersebut?

Ace berpandangan, untuk membuktikan dukungan 30 persen, sebaiknya melalui surat dukungan tertulis dari keputusan DPD Partai Golkar mulai dari tingkat Kabupaten, Kota, dan Provinsi secara kolektif.

Sebab, para Ketua DPD yang hadir dalam Munas bukan mewakili dirinya, tetapi mewakili organisasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X